Jumat, 30 September 22

Perang Melawan Narkoba, KontraS Minta Pemerintah Tak Tiru Kebijakan Duterte

Kebijakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang keras dan kejam dalam perang melawan pelaku kejahatan narkoba di negaranya, telah meningkatkan jumlah “extra judicial killing” atau pembunuhan di luar hukum di negara tersebut. Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), kebijakan Duterte tersebut tidak layak ditiru oleh pemerintah Indonesi.

Menurut Ketua Divisi Hak Sipil dan Politik KontraS, Putri Kanesia, dengan alasan apapun negara tidak boleh ikut berpartisipasi dalam pembunuhan berencana, apalagi bila hal itu dilakukan terhadap warga negaranya sendiri.

“Jika diberlakukan di Indonesia, artinya negara berpartisipasi dalam pembunuhan berencana yang berbahaya,” ujar Putri dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (9/9).

Putri melanjutkan, tindakan Duterte membunuhi para bandar narkoba merupakan aksi di luar hukum yang tidak patut ditiru Indonesia.

Apalagi Indonesia juga punya pengalaman buruk terkait tindakan pembunuhan di luar hukum ini, yakni ketika merebak penembakan misterius (petrus) pada tahun 1982–1985. Catatan KontraS, Petrus menelan 514 korban jiwa dan peristiwa kelam itu belum tuntas hingga kini.

“Atas nama keadilan dan kepastian hukum, tindakan sejenis tidak bisa dilakukan lagi,” tutur Putri.

Memberantas narkoba di Indonesia, dia melanjutkan, seharusnya tidak dilakukan dengan menghilangkan nyawa dengan hukuman mati karena eksekusi mati hanya memutus mata rantai narkoba semata.

“Kebijakan itu cuma memangkas bagian tengahnya saja, dan seperti di Indonesia, kebanyakan yang dihukum mati adalah mereka yang dijebak menjadi kurir,” kata Putri.

Sementara itu, Koordinator Advokasi Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) Totok Yulianto menambahkan, masalah narkoba di Indonesia adalah bagaimana meredam dan mengendalikan perdagangannya.

Totok menolak semua tindakan menghilangkan nyawa terhadap mereka yang terlibat kasus obat-obatan terlarang itu.

“Menyelesaikan perkara narkoba bukan dengan membasmi orang-orang yang terlibat di dalamnya,” ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso menyatakan, tindakan tegas seperti Presiden Duterte perlu dilakukan untuk memberantas narkoba. Meski Presiden Joko Widodo tidak pernah memberikan maaf (grasi) kepada para bandar narkoba yang terpidana hukuman mati, Buwas menilai itu kurang cukup, karena masih banyak celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh bandar.

Dia pun menganggap langkah Duterte yang menjadikan para bandar narkoba seperti hidup dalam neraka adalah hal yang tepat karena akibat ulah bandar itu bisa merusak generasi penerus bangsa.

“Jika kebijakan tersebut diterapkan, saya yang paling depan untuk memberantas para bandar narkoba yang sudah merusak generasi bangsa,” kata Budi Waseso.

 

 

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait