Jumat, 9 Desember 22

Penggunaan Materai Tidak Perlu, Pemborosan, dan Menyulitkan Calon Perseorangan

Jakarta – Lagi-lagi penggunaan materai memicu kontroversi dan polemik. Hal ini muncul ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkannya dalam Rancangan PKPU tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Rancangan PKPU tersebut sudah disampaikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 14 ayat 8 dalam rancangan PKPU tersebut dinyatakan sebagai berikut: “Dalam menyerahkan dokumen dukungan, bakal calon perseorangan dapat menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, dan dibubuhi materai dengan ketentuan: a). materai dibubuhkan pada dokumen perorangan, dalam hal surat pernyataan dukungan dihimpun secara perseorangan; atau b). materai dibubuhkan pada dokumen kolektif per desa, dalam hal surat pernyataan dukungan dihimpun kolektif per desa.”

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow mempertanyakan maksud digunakannya materai itu. Alasan bahwa materai merupakan bukti sah dan otentiknya dukungan, menurut Jeirry tidak tepat.

“KPU mengatakan bahwa untuk sahnya dan otentiknya dokumen dukungan itu. Alasan itu tak terlalu tepat sebab KPU juga akan melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan itu.Kalau sudah menggunakan materai, mengapa harus diverifikasi lagi? Ini dua hal yang tumpang tindih jadinya,” ujar Jeirry dalam siaran pers yang diterima indeksberita.com, Kamis (21/4/2016)

Dia menambahkan, sahnya atau otentiknya sebuah dokumen dukungan ajan ditentukan oleh verifikasi faktual yang akan dilakukan KPU. jadi semestinya tak perlu ada penggunaan materai lagi. Sebab dalam hal itu, penggunaan materai tak ada urgensinya lagi. Dengan verifikasi faktual penggunaan materai tak ada maknanya lagi.

Selain itu, lanjut Jeirry, salah satu alasan mengapa pilkada serentak dilakukan adalah agar biaya lebih murah. Penggunaan meterai yang tak ada urgensinya akan membuat biaya bertambah mahal untuk hal yang tak perlu.

“Coba hitung saja, jika pemakaian meterai secara kolektif per desa di Jawa Timur, berapa desa lalu dikalikan Rp 6.000. Begitu juga di Jawa Barat atau daerah-daerah lainnya. Padahal untuk pengumpulan KTP saja, bakal calon perseorangan sudah harus mengeluarkan uang yang tak sedikit. Itupun kalau dilakukan secara kolektif per desa. Kalau dilakukan secara perorangan, maka biaya akan makin mahal lagi,” ujarnya
“Jelas, penggunaan materai akan tambah mempersulit pencalonan perseorangan, yang sudah sulit itu. Mestinya pencalonan perseorangan itu dipermudah sesuai dengan semangat putusan MK, kok malah KPU membuatnya tambah sulit?” tuturnya lebih lanjut

Padahal, menurut Jeirry, calon perseorangan bisa menjadi salah satu solusi terhadap kemungkinan terjadinya calon tunggal sebagaimana yang terjadi dalam Pilkada Serentak gelombang pertama pada 2015 lalu. Kalau dipersulit, maka bisa saja tak akan ada yg akan mencalonkan diri melalui jalur perseorangan.

“Jadi, penggunaan materai tidak diperlukan sebab akan dilakukan juga verifikasi faktual, merupakan pemborosan, bertentangan dengan semangat kita melaksanakan pilkada serentak, dan akan makin menyulitkan pencalonan melalui jalur perseorangan. Untuk itu, kami mengusulkan agar KPU mencabut persyaratan ini dalam draft PKPU tersebut,” pungkasnya

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait