Jumat, 9 Desember 22

Pengamat Pemilu Dukung Penyelesaian Sengketa Adminitrasi Pilkada oleh Lembaga Tunggal

Jakarta – Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow, setuju dengan usulan DPR dan pemerintah untuk menambah kewenangan kepada lembaga atau badan pengawas pemilu untuk menjadi lembaga tunggal dalam menyelesaikan sengketa administrasi Pilkada. Kewenangan pada satu lembaga, dapat menjai salah satu solusi dan lebih menjamin kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa.

Gagasan itu muncul terkait revisi Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Jeirry mengungkapkan tiga alasan mengapa gagasan ini patut dipertimbangkan. Pertama, sebagai solusi terhadap persoalan lamanya proses sengketa di PTUN yang mengganggu proses pelaksanaan Pilkada; kedua, prinsipnya bahwa penyelesaian sengketa administratif pemilihan hanya diserahkan kepada satu lembaga; dan ketiga, sengketa administrasi pemilihan akan diadili oleh lembaga dan orang yang paham tentang Pilkada.

“Memang sudah banyak usulan sejak lama agar sengketa administratif pemilihan itu diserahkan kewenangannya hanya kepada satu lembaga saja.” kata Jeirry kepada pers, Jumat (29/4/2016). “Sebab diserahkan kepada beberapa lembaga seperti yang selama ini dilakukan, ternyata malah banyak menimbulkan masalah baru, khususnya berkaitan dengan kepastian hukum.”

Menurutnya, penanganan sengketa dengan beberapa lembaga, putusannya bisa berbeda dan bahkan bertolak belakang. Sehingga seringkali sulit untuk diimplementasikan atau dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.

“Bahkan ada putusan yg bertentangan dengan UU Pilkada, tapi tak bisa tidak dilaksanakan sebab merupakan putusan yg final dan mengikat,” ujarnya.

Jeirry menambahkan, gagasan itu juga memungkinkan proses pengadilan akan berlangsung dalam kerangka hukum pemilu.

“Kalau ada soal diluar konteks hukum pemilu, maka bisa diselesaikan sesuai hukum yg berlaku, namun putusan tentang itu tak boleh mengintervensi proses dan hasil Pilkada,” imbuhnya.

Namun, Jeirry memberi catatan, penambahan kewenangan ini harus dilakukan hati-hati dan penuh pertimbangan sehingga tidak malah menimbulkan persoalan baru.

Menurutnya, sebelum kewenangan itu diserahkan kepada Bawaslu atau Panwas, terlebih dahulu harus ada penilaian dan evaluasi kelembagaan terhadap lembaga tersebut, agar penambahan kewenangan tak memberatkan lembaga ini yang bisa berakibat lembaga ini tak bisa efektif menjalankan fungsi tersebut.

“Hal ini penting sebab kinerja lembaga ini masih belum cukup memuaskan,” tambahnya. “Sejalan dengan itu, mekanisme untuk mengontrol lembaga ini harus lebih mudah dan kuat agar kalau terjadi pelanggaran, maka bisa dengan mudah diproses di DKPP,” ujarnya.

Kendati setuju dengan gagasan tersebut, Jeirry mengungkapkan opsi lain yang bisa dipertimbangkan sebagai solusi terhadap persoalan sengketa administratif Pilkada.

“Pertama, kewenangan itu bisa saja diberikan kepada DKPP. Jadi, DKPP tak lagi hanya sebagai lembaga etik penyelenggaran pemilu, tapi juga sebagai lembaga pengadilan sengketa administrasi pemilu. Kedua, bisa juga dengan membentuk lembaga peradilan ad hoc yg secara khusus mengadili sengketa administrasi pemilihan,”pungkasnya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait