Sabtu, 23 September 23

Pengakuan Pemerintah atas Hutan Adat Disambut Positif AMAN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi memberikan pegakuan pemerintah atas hak-hak tradisional masyarakat adat, terkait dengan kawasan hutan. Pengakuan itu dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Jumat 30 Desember 2016, di Istana Negara Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, ada sembilan kelompok masyarakat hukum adat, telah diresmikan pengakuan hutan adatnya. Dengan lahan seluas 13.100 hektare, untuk kurang lebih 5.700 kepala keluarga.

Menurut Jokowi, proses pengakuan ini akan terus berlanjut, dan lahan seluas 13.100 hektar ini hanyalah awal, mengingat banyaknya masyarakat hukum adat kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Jokowi juga mengingatkan, bahwa pengakuan hutan untuk masyarakat adat, memang diperuntukan bagi rakyat, dengan tetap mengedepankan fungsi konservasi.

“Untuk hutan konservasi yang berubah statusnya menjadi hukum adat atau hutan hak, maka fungsi konservasi tetap harus dipertahankan. Ini tidak boleh diubah fungsinya. Apalagi diperjualbelikan. Tidak boleh!” tegas Jokowi.

Masih menurut Jokowi, pengakuan terhadap hutan adat bukan hanya berarti mengakui hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga pengakuan atas nilai-nilai asli Indonesia.

“Pengakuan hutan adat, pengakuan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat berarti adalah pengakuan atas nilai-nilai asli Indonesia, pengakuan jati diri asli Bangsa Indonesia. Jadi nanti ini akan terus diseleksi, akan terus disaring, dan akan terus diberikan. Karena yang kita berikan saat ini memang hitungan yang masih sangat kecil sekali. Karena yang ada di kantongan saya, sekali lagi ada 12,7 juta hektare!” ujar Jokowi.¬†Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga meminta agar para pemangku hutan adat yang baru saja ditetapkan statusnya, untuk menjaga dan merawatnya.

Pengakuan atas hak-hak tradisional masyarakat adat, disambut baik oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Pengakuan atas kawasan hutan masyarakat adat, menurut Sekertaris Jendral AMAN, Abdon Nababan, akan memudahkan masyarakat adat untuk mengurus hak-haknya, karena sistem dan mekanismenya sudah ada.

Abdon menjelaskan bahwa AMAN sudah membuat peta wilayah masyarakat adat. Dan menurutnya, ada 8.4 juta hektar lahan yang masuk dalam wilayah masyarakat adat, yang harus diurus pengakuannya. “Dari 8.4 juta itu 70% nya sudah dikuasai oleh korporasi besar, terutama oleh kroni Orde Baru. Penguasaan itu dalam bentuk Konsesi Pertambangan, Ijin Penguasaan Hutan dan HGU, yang semuanya butuh penanganan berbeda,” ujar Abdon hari ini, 31 Desember 2016 di Bogor, kepada indeksberita.com

Menurut Abdon, peta yang 8.4 juta itu harus dimasukan dulu dalam sistem dan mekanisme pengakuan atas hak-hak adat. Dengan demikian, masih menurut Abdon, kita tau dimana letak konflik kepentingan dengan korporasi tersebut. “Pengakuan ini akan memudahkan AMAN untuk membantu masyarakat Adat untuk mengurus hak atas wilayahnya,” pungkas Abdon

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait