Sabtu, 3 Desember 22

Pendamping Desa Tidak Boleh Jadi Partisan Politik

Jakarta – Terkait proses rekrutmen pendamping desa yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes), Direktur Eksekutif Rumah Tani Indonesia Jones Batara Manurung mengatakan, para pendamping desa tidak boleh menjadi bagian dari kepentingan politik kelompok tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka hanya tunduk pada aturan hukum yang mengikat mereka dalam pekerjaannya.

“Terselenggaranya proses rekrutmen pendamping desa yang bersih dan transparan merupakan salah satu prasyarat keberhasilan penyelenggaraan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,” kata Jones kepada pers di Jakarta, Senin (9/5/2016).

Pendamping desa, menurut Jones, merupakan ujung tombak implementasi pendampingan program. Untuk itu, mereka harus memiliki rekam jejak yang mumpuni dalam bidang-bidang yang dibutuhkan.

Mengingat peran penting pendamping desa bagi masyarakat pedesaan khususnya, Jones mengingatkan agar proses rekrutmen yang tidak transparan dan sarat kepentingan politik partai tertentu sebagaimana periode pemerintahan sebelumnya, tidak terulang lagi.

Untuk itu, Jones mengatakan lembaganya akan aktif memantau proses seleksi pendamping desa ini.

“Pemantauan ini penting sebagai bagian pengawalan program strategis pemerintahan Presiden Jokowi,” tandas Jones.

Selain itu, Ia juga menghimbau pada seluruh masyarakat untuk turut mengawasi dan memantau proses seleksi yang saat ini berlangsung.

Diketahui, sejak tanggal 4 Mei 2016 lalu, pendaftaran pendamping desa (TA, PDP, PDTI dan PLD) secara online melalui website Kemendes telah dibuka. Masa pendaftaran akan ditutup pada 16 Mei 2016.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait