Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara PratiknoSenin (15/8/2016), dinilai pengamat ekonomi-politik Faisal Basri sebagai bentuk koreksi pemerintah yang tepat.
Keputusan itu, kata Faisal, memang harus dilakukan Presiden agar persoalan ini mereda dan tidak menjadi liar, karena potensial mengganggu jalannya pemerintahan.
“Kita harus menghargai tindakan cepat (presiden) itu. Karena di beberapa diskusi, (hal) ini jadi bola salju dan mengungkit yang lain-lain,” kata Faisal saat dihubungi indeksberita.com, di Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Lebih lanjut, Ia menilai keputusan itu mengandung pesan bahwa pemerintah responsif untuk menjawab sebuah persoalan penting yang berkembang di masyarakat dengan jelas, terang, dan tanpa ragu.
Faisal selanjutnya berharap agar dilakukan pembenahan serius di manajemen kepresidenan agar persoalalan serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.
“Istana harus konsolidasi, manajemen harus dibenahi. Tidak boleh lagi ada kesalahan yang tak perlu,” pungkas Faisal.
Arcandra Tahar akhirnya mencatat rekor baru sebagai menteri dengan jabatan tersingkat karena hanya menjabat selama 20 hari sejak dilantik sebagai Menteri ESDM pada 27 Juli 2016 lalu.
Ia didepak Jokowi dari Kabinet Kerja karena telah tercatat pernah disumpah menjadi warga negara Amerika Serikat pada Maret 2012 lalu. Hal itu melanggar salah satu ketentuan tentang persyaratan menjadi menteri, yakni berstatus WNI, sebagaimana dinyatakan di dalam UU Kementerian Negara.
Manajemen Istana Kepresidenan diduga kuat melakukan kesalahan ketika mengklarifikasi status kewarganegaraan Arcandra Tahar.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.