Minggu, 25 September 22

Pemicu Kasus Mark Up Lahan Jambu Dua, Perda atau SK Pimpinan DPRD?

BOGOR – Ketua Assosiasi Profesi Investigasi dan Advokasi Hukum Indonesia (Transparansi), Maradang Hasoloan Sinaga menduga ada ketidakwajaran lahirnya payung hukum peraturan daerah (perda) terkait pembelian lahan Jambu Dua. Menurutnya, penerbitan Perda Nomor 7 Tahun 2014, tanggal 6 November 2014, tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi pemicu skandal dugaan korupsi yang kini tengah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Bandung.

“Bahwa yang menjadi permasalahan, dalam penjabaran dari Kantor UMKM termuat anggaran untuk pembelian lahan Jambu Dua tersebut adalah sebesar Rp 49.2 miliar,” ujar MH Sinaga kepada awak media, saat gelar jumpa pers di sekretariatnya, Jalan Kapten Yusuf, Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Rabu (17/8/2016).

Dia mengatakan, penempatan angka Rp 49,2 miliar sesuai kesaksian Ade Syarif Hidayat adalah berdasarkan pembahasan rapat di Badan Anggaran (Banang) DPRD Kota Bogor bersama TAPD. Dan, bukan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah memutuskan dan menetapkan angka anggaran sebesar RP 17,5 miliar.

“Maka dengan demikian hal ini tidak sesuai serta bertentangan dengan Keputusan Pimpinan DPRD No. 903-13 tahun 2014, tanggal 5 November 2014 tentang Persetujuan Penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah Kota Bogor tentang Perubahan APBDtahun anggaran 2014. Dan, rancangan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2014, berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat,” tuturnya.

Adanya perbedaan antara Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor No. 903-13 tahun 2014, tanggal 5 Nopember 2014 tentang Persetujuan Penyempurnaan terhadapRaperda Kota Bogor, dengan Perda No. 7 Tahun 2014 tanggal 6 Nopember 2014 tentang Perubahan APBD dan Perwali Kota Bogor No. 38 Tahun 2014 tanggal 17 Nopember 2014 tentang Perubahan APBD, disebutnya di luar sepengetahuan dan tanggung jawab DPRD Kota Bogor.

“Karena, perubahan besaran nilai tersebut tidak diputuskan dalam forum resmi sidang di DPRD Kota Bogor maka yang tetap dijadikan landasannya adalah Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor,” tuturnya.

Masih menurut MH Sinaga, merujuk Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 114 ayat 1,2,3,dan 4 menyebutkan, penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (7) dan pasal 111 ayat (7) dilakukan kepala daerah bersama dengan panitia anggaran DPRD.

“Pada ayat 2, pasal 114, Pemendagri No 13/2006 juga tertera hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD. Dan, dipertegas lagi pada pasal 3, keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD,” lanjutnya.

Jadi, artinya keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final penjabaranperubahan APBD tahun anggaran 2014 sudahberdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat.

“Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas maka sudah cukup jelas pihak-pihak siapa yang sepatutnya bertanggung jawab atas masalah ini. Meskipun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tipikor sudah menyebut pihak-pihak atau nama-nama yang turut serta dalam suratdakwaannya. Namun, agar masalah ini menjadi tuntas, kami Assosiasi Profesi Investigasi dan Advokasi Hukum Indonesia (Tranparansi) mendesak kejaksaan agar segera menetapkan tersangka baru sebagaimana sudah disebutkan dalam surat dakwaan jaksa,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam perjalanan sidang Tipikor, Bandung, JPU Nasran Azis menyebut ada dugaan keterlibatan walikota, wakil walikota, dan Sekda Kota Bogor antara lain pada 27 Desember 2014, saat dilakukan musyawarah ke-III. Walikota Bogor disebut-sebut memimpin musyawarah dengan dihadiri oleh wakil walikota, sekda, Yudha Priatna (mantan Kadis Koperasi dan UMKM Kota Bogor selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah skala Kecil Pasar Umum), Toto Ulung (selaku Kabag Hukum), serta Angkahong.

Pada musyawarah itu, wali kota dan seluruh peserta sepakat menetapkan bahwa harga tanah (luas tanah 7.302 m2 dan Bangunan 1.264 m2d) akan dibebaskan sebesar Rp 43,1 miliar.

“Namun, dalam Berita Acara Musyawarah Ketiga serta Daftar Lampiran tanggal 27 Desember 2014 dibuat seolah-olah Musyawarah Ketiga dilakukan antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum dengan Angkawidjaja Henricus Ang alias Angkahong,” kata Jaksa Nasran Azis.

Dalam surat dakwaan Hidayat Yudha juga menyebutkan, kegiatan peningkatan PKL eks Jalan MA Salmun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 49,2 miliar tanpa ada usulan terlebih dahulu dari kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor. Bahkan, penganggaran kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi PKL dilakukan tanpa studi kelayakan. Selain itu ada ketidaksesuaian besaran anggaran. (eko)

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait