Rabu, 29 Juni 22

Pemerintah Akan Revisi Aturan Perpajakan

Pasca pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (27/6), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah siap merevisi total Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). 

“Kita ingin negara kita kompetitif dalam hal perpajakan. Kalau negara lain melakukan dan menjadi sebuah daya tarik, kita juga bisa melakukan itu. Jadi tidak hanya berhenti di Undang-Undang Tax Amnesty ada tindaklanjutnya,” kata Presiden Jokowi saat sambutan pada peluncuran Program Pengampunan Pajak, di Aula Chakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (1/7).

Pada kesempatan itu, Jokowi menggarisbawahi bahwa tax amnesty bukan semata-mata memberikan pengampunan pajak tapi repatriasi aset, yakni pengembalian modal yang tersimpan di bank luar negeri atau di cabang bank luar negeri ke Indonesia.

Untuk itu, menurutnya, pemerintah sudah berkali-kali bertemu dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyiapkan instrumen-instrumen investasi.

“Hal ini juga sudah kita bicarakan dengan aparat, sudah kita bicarakan, baik dengan Kejaksaan Agung, dengan Kapolri, dengan KPK, dengan PPATK, supaya semuanya jelas, supaya semua terang benderang dan glambang. Ini hanya untuk satu, pembangunan bangsa dan negara, tidak ada yang lain,” tegas Presiden.

Ia menyebutkan, instrumen-instrumen itu antarw lain adalah Surat Berharga Negara (SBN), ada infrastructur bond, ada nanti reksadana penyertaan terbatas, kontrak pengelolaan dana. “Semuanya disiapkan, obligasi BUMN juga disiapkan, jadi mau masuk kemanapun. Ini sudah disiapkan instrumennya, tapi juga cepet-cepetan kalau yang masuk masih nunggu-nunggu tahun depan ya tidak dapat,” ujarnya.

Untuk pembangunan investasi langsung, menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur saja dalam lima tahun ini, perlu anggaran Rp4.900 triliun. Sementara yang bisa disiapkan oleh APBN hanya Rp1.500 triliun. “Sisanya dari mana? Ya dari investasi dunia usaha, tidak ada yang lain. Baik yang sekarang sudah dimulai, maupun yang akan dimulai,” tegasnya.

Presiden juga menyampaikan, nantinya juga akan disiapkan sekuritisasi dari investasi yang sudah dikerjakan. Bisa saja nanti akan dilepas. Sehingga peluang-peluang itu, betul-betul ada dan bisa dimanfaatkan dari uang-uang yang masuk kembali ke negara kita.

Jokowi lebih lanjut meminta Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan reformasi dan lebih profesional. “Tunjukkan integritas, tunjukkan tanggung jawab besar kita, bahwa penerimaan negara itu sangat penting untuk pembangunan negara dan bangsa. Jangan ada yang coba main-main dengan urusan tax amnesty dan perpajakan, akan saya kawal sendiri, akan saya awasi sendiri dengan cara saya,” tegasnya.

“Ini bukan hanya penerimaan tahun ini tetapi penerimaan untuk tahun-tahun mendatang, dan menjadi sebuahdatabase yang lebih besar yang kita punyai. Sehingga penerimaan negara akan betul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan itu penting sekali untuk pembangunan bangsa dan negara,” tutur Presiden.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait