Minggu, 25 September 22

Pemerintah Finalisasi Moratorium Lahan Sawit

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit selama lima tahun ini cukup kompleks, karena memiliki dampak yang besar kepada masyarakat dan perusahaan.

Saat ini, luas perkebunan sawit di Indonesia sekitar 10 juta hektare. Sebanyak 25 grup perusahaan kelapa sawit menguasai lahan seluas 5,1 juta hektare atau hampir setengah Pulau Jawa yang luasnya 128.297 kilometer persegi. Dari 5,1 juta hektare (51.000 kilometer persegi), sebanyak 3,1 juta hektare telah ditanami sawit dan sisanya belum ditanami.

Menurut Darmin, finalisasi dari rencana moratorium (penundaan) izin peruntukan kawasan hutan alam untuk dikonversi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit saat ini masih dilakukan oleh pemerintah.

Finalisasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai saran dan pertimbangan dari lintas sektor, sebelum nantinya dipresentasikan dalam sidang kabinet dan ditetapkan menjadi Instruksi Presiden.

“Faktor apa saja yang harus dipertimbangkan kalau moratorium ini dijalankan? Bagaimana penegakan hukum dan pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan,” kata Darmin, Selasa (9/8/2016).

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan pembahasan proses moratorium izin perkebunan sawit ini telah masuk dalam penentuan beberapa kategori penundaan.

Ia memastikan moratorium ini bertujuan untuk mengendalikan proses perizinan agar tidak ada ekspansi pembukaan lahan sawit baru, mendorong peremajaan tanaman serta meningkatkan produktivitas dan pengembangan hilirisasi.

Dengan demikian, para pengusaha nantinya harus mengubah pola pikir dari ekstensifikasi menambah produksi melalui upaya perluasan lahan perkebunan, menjadi intensifikasi pemanfaatan lahan yang ada untuk hilirisasi.

Namun, Siti menegaskan salah satu inti dari moratorium ini adalah untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat kecil yang mencari nafkah dari sektor hortikultura ini agar tidak makin terpinggirkan. “Status dari rakyat yang mencari penghasilan dari sawit harus diproteksi,” katanya.

Secara keseluruhan, moratorium izin perkebunan kepala sawit memiliki semangat untuk tidak memberikan izin baru pelepasan hutan dan lahan gambut menjadi perkebunan sawit.

Selain itu, kebijakan ini juga untuk memberikan kepastian hukum atas perkebunan sawit, termasuk kebun sawit rakyat yang terlanjur berada di kawasan hutan pemerintah.

Pemerintah juga ingin meningkatkan produktivitas perkebunan sawit serta mendorong pengembangan industri hilir dan menyempurnakan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Terpisah, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, Kementeriannya akan berupaya mendorong produktivis lahan kelapa sawit yang dihasilkan lahan yang ada di tengah rencana moratorium lahan yang sedang dibahas.

“Akan ada moratorium untuk lahan kelapa sawit, Kemenperin akan mendorong produktivitas lahan yang ada untuk meningkatkan produksi,” kata Airlangga, Selasa (9/8).

Selain itu, lanjut Airlangga, Kemenperin juga akan mendorong nilai tambah dari produk tersebut misalnya Crude Palm Oil (CPO) hingga turunannya.

“Jadi, kita meningkatkan produksi dengan meningkatkan produktivitas mulai dari kebun hingga ke hilir. Bahkan produk hijau juga kita dorong. Jadi, tentu produk turunannya pun ramah lingkungan,” ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah akan menghentikan sementara atau memoratorium konsesi lahan kelapa sawit di sejumlah provinsi.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Tanah Air memang besar-besaran. Dalam 5 tahun pertumbuhannya mencapai 35 persen. Pada 2008, luas perkebunan sawit sebanyak 7,4 juta hektare dan saat ini mencapai 10 juta hektare atau rata-rata setahun bertambah 520.000 hektare atau seluas Pulau Bali.

Berikut adalah beberapa Taipan atau tuan besar yang menguasai kelompok perusahaan sawit. Grup Wilmar (dimiliki Martua Sitorus dkk), Sinar Mas (Eka Tjipta Widjaja), Raja Garuda Mas (Sukanto Tanoto), Batu Kawan (Lee Oi Hian asal Malaysia), Salim (Anthoni Salim), Jardine MathesonĀ  (Henry Kaswick, Skotlandia), GentingĀ  (Lim Kok Thay, Malaysia), Sampoerna (Putera Sampoerna), Surya Dumai (Martias dan Ciliandra Fangiono), dan Provident Agro (Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Uno).

Lalu Grup Anglo-Eastern (Lim Siew Kim, Malaysia), Austindo (George Tahija), BakrieĀ  (Aburizal Bakrie), BW Plantation-Rajawali (Peter Sondakh), Darmex Agro (Surya Darmadi), DSN (TP Rachmat dan Benny Subianto), Gozco (Tjandra Gozali), Harita (Lim Hariyanto Sarwono), IOI (Lee Shin Cheng, Malaysia), Kencana Agri (Henry Maknawi), Musim Mas (Bachtiar Karim), Sungai Budi (Widarto dan Santosa Winata), Tanjung Lingga (Abdul Rasyid), Tiga Pilar Sejahtera (Priyo Hadi, Stefanus Joko, dan Budhi Istanto), dan Triputra (TP Rachmat dan Benny Subianto).

Di antara mereka, kelompok perusahaan yang paling besar memiliki lahan sawit adalah Grup Sinar Mas, Grup Salim, Grup Jardine Matheson, Grup Wilmar, dan Grup Surya Dumai. Riset yang dilakukan TuK Indonesia dan Profundo menemukan bahwa ke-25 kelompok perusahaan ini menguasai 62 persen lahan sawit di Kalimantan (terluas di Kalimantan Barat, diikuti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur). Kemudian 32 persen di Sumatera (terluas di Riau diikuti Sumatera Selatan), 4 persen di Sulawesi, dan 2 persen di Papua.

 

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait