Untuk mengejar target pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang digulirkan sejak Juli 2016 lalu, pemerintah harus fokus menjaring para wajib pajak besar, terutama yang berada di luar negeri.
“Jadi kami bukan menggugat tax amnesty, tetapi mendorong agar pemerintah fokus pada niat awal yakni menjaring wajib pajak dan penunggak pajak besar yang memarkirkan hartanya di luar negeri,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Jambi, Sabtu (3/9/2016).
Haedar Nashir mengatakan, tujuan awal amnesti pajak adalah memberikan pengampunan ke para pengusaha besar yang memarkirkan dananya di luar negeri agar dapat dikembalikan ke dalam negeri untuk pembangunan.
“Jangan sampai ini menjadi beban untuk rakyat biasa, termasuk juga untuk usaha kecil mikro dan menengah yang juga diwajibkan ikut program ini,” katanya.
Sampai saat ini, kata Haedar, Muhammadiyah belum mengajukan uji materi (judicial review) UU Pengampunan Pajak atau Amnesti Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Muhamadiyah belum mengajukan uji materi tax amnesty ke MK, kita masih memberi masukan dan beberapa opsi, di antaranya pemerintah harus menyasar pengusaha besar,” katanya.
Opsi lain yakni perbaikan di dalam pelaksanaan “tax amnesty” agar tidak membebani masyarakat kecil.
Muhammadiyah yakin pemerintah mempunyai niat baik dan bisa memahami setiap masukan dan saran.
“Saya yakin Presiden akan mendengar berbagai masukan dan kritik terkait keberatan masyarakat kecil, karena nawacita-nya sekarang untuk rakyat, dari rakyat dan kembali lagi ke rakyat,” katanya.
Menurut Haedar media massa juga harus turut membantu agar pemerintah tetap pada garis dan cita-citanya untuk mengejar ketertiggalan di tengah kompetisi dan persaingan yang semakin ketat antarnegara.
“Semua pihak harus membantu pemerintah di dalam garis nawacita untuk hajat dan hidup rakyat sehingga menjadi terdepan demi kemajuan bangsa Indonesia,” katanya.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.