Senin, 27 Juni 22

Pembubaran Bulog Tak Memiliki Dasar

Sorong – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menilai keberadaan Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) masih penting untuk menjaga ketersediaan pangan di masyarakat. Wacana pembubaran Perum Bulog merupakan wacana yang tidak memiliki dasar karena Perum Bulog merupakan lembaga penyangga dan penjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan nasional.

Hal itu disampaikan Herman dalam dialognya dengan Direktur Operasional Dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Kadivre Papua dan Papua Barat beserta jajaran di Komplek Pergudangan Bulog Kaligi, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Selasa (10/5/2016) dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IV DPR ke Provinsi Papua Barat.

“Di periode yang lalu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur ingin mencoba fungsi Bulog diambil alih oleh Pemerintah Provinsi. Kami beri waktu satu bulan, ternyata menyerah. Jadi saya termasuk orang yang tahu bagaimana kerja Bulog kerja aparatur Bulog, sehingga saya katakan kalau masih ada yang berpikiran bahwa Bulog itu dibubarkan saja, prinsip ketahanan pangannya digantikan oleh e-money, dari mana dasar pemikirannya itu,” katanya.

Menurut politisi Partai Demokrat itu, tidak mungkin peran Perum Bulog dengan tugas sebagai stabilisator harga dan penugasan atas stok nasional bekerja tidak ada institusinya dan hanya mengganti dengan e-money.

“Bagaimana jalan pikirannya, bahkan ada yang dengan emosional Bulog bubarkan saja. Lah kalau dibubarkan ada rakyat mengalami kemiskinan, ada rakyat kelaparan. Di Papua Barat siapa yang mau bertanggung jawab? Darimana akan dilakukan mobilisasi kebutuhan pokok, itu tidak bisa,” heran Herman.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu menambahkan, justru Perum Bulog harus diperkuat. Bahkan Perum Bulog harus ditugasi bukan hanya untuk urusan beras saja tetapi dikembalikan kepada sembako.

“Bahkan kemarin sudah kami putuskan untuk tujuh komoditas selain beras ada kedelai gandum gula daging sapi dan berbagai produk holtikultura, hanya untuk stok bilamana terjadi harga yang tidak stabil dan jika dalam sebuah lokasi atau wilayah, memang komoditasnya berkurang, tidak ada atau langka,” jelasnya.

Meski begitu, ia juga mengingatkan sistem pengawasan terhadap Perum Bulog agar bekerja dengan baik.

“Utamanya para kepala gudang karena sering kali banyak kasus di Indonesia yang melibatkan kepala gudang, contoh terakhir kepala gudang di Semarang. Ini harus hati-hati, karena ini adalah keuangan negara, diaudit dengan sangat teliti oleh BPK, dan diteliti oleh internal Bulog, diaudit oleh Kuasa Pemegang Anggaran (KPA), dan kami (DPR) juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan subsidi raskin ini,” tegasnya. (bd/nt/dpr)

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait