Aspirasi untuk membentuk Daerah Otonomi Baru Kabupaten Bumi Dayak Jaya (DOB Kabudaya) terus bergulir. Untuk mempersiapkan terbentuknya DOB tersebut, Presidium yang terdiri dari sejumlah tokoh perwakilan masyarakat dari 6 Kecamatan di wilayah Kabupaten Nunukan, telah membuka kantor Konsulat DOB Kabudaya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Peresmian dilakukan oleh Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid, Sabtu (17/9) malam.
Konsulat DOB Kabudaya diresmikan sebagai pusat koordinasi dan informasi mengenai perjuangan aspirasi masyarakat di 6 Kecamatan yakni Kecamatan Tolin Onsoi, Sebuku, Sembakung, Sembakung Atulai, Lumbis, dan Lumbis Ogong. Salah satu tuntutan strategis mereka terhadap pemerintah pusat adalah pemekaran wilayah mereka menjadi DOB.
Saat acara peresmian, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid, dalam sambutannya mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung aspirasi masyarakat di 6 wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia tersebut.
“Secara pribadi saya memang sedih jika saudara-saudara saya di Kabudaya ingin pisah dari Nunukan. Tapi sebagai Pemimpin masyarakat Nunukan, saya justru mengapresiasi dan mendukung apa yang dicita-citakan masyarakat disana. Hal sudah menjadi bagian dari aktualisasi nasionalisme di perbatasan,” ungkap Laura.
Sementara itu, Bondan Gunawan yang hadir pada kesempatan itu mengatakan, pemerintah pusat seharusnya mengapresiasi dan memaknasi aspirasi masyarakat Kabudaya itu sebagai penanda kesetiaan mereka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Seharusnya Negara ini bersyukur mempunyai anak-anak bangsa seperti masyarakat di perbatasan, khususnya di Lumbis Ogong dan walayah Kabudaya lainnya. Mereka masih tetap setia pada NKRI meski bermukim di wilayah OBP dan diterpa berbagai iming-iming kesejahteraan dari negeri tetangga, Malaysia,” kata Bondan.
Menurut mantan Mensesneg di masa pemerintahan Gus Dur itu, tinggal di wilayah perbatasan dan terutama di wilayah OBP (outstanding boundary problem) bukan hal mudah. Di satu sisi mereka merasa terabaikan oleh pemerintah, sementara mereka melihat wajah kesejahteraan yang berada di sisi lain perbatasan.
Keadaannya sangat riskan dengan intervensi dan iming-iming berbagai bentuk dari pemerintah Malaysia. Terlebih, secara geografis, letak mereka ke kota-kota di Negeri Sabah Malaysia jauh lebih dekat dan lebih mudah dijangkau daripada ke ibu kota Nunukan.
“Seharusnya para pejabat pusat dan kita-kita ini malu dengan nasionalisme saudara-saudara kita yang notabene berada di pedalaman. Mereka dengan gigih tetap memperjuangkan agar menjadi bagian dari NKRI tanpa ada kepentingan pribadi. Seharusnya pula pemerintah pusat cepat tanggap dengan aspirasi warga di perbatasan. Jika memang pembentukan DOB merupakan solusi, kenapa tidak dikaji dan direalisasikan?” katanya.
Di tempat yang sama, anggota Presidium DOB Kabudaya yang juga aAnggota DPRD Kabupaten Nunukan, Karel Sompotan mengatakan bahwa aspirasi masyarakat untuk membentuk DOB ini adalah sebuah keinginan luhur agar wilayah ini benar-benar menjadi teras negara.
“Seharusnya beranda negara itu adalah wajah dari isi negaranya. Ibarat Negara ini sebuah rumah, bagaimana kita dapat menyebut negara yang tata tentrem kertaraharja, jika teras rumahnya sendiri terbengkelai? Dengan pembentukan DOB Kabudaya ini, bukan saja akan mendekatkan pelayanan publik namun juga akan menjadi harga diri bangsa,” paparnya.