Rabu, 6 Juli 22

Pembagian Sertipikat Tanah Mendorong Reforma Agraria Berbasis Data

Aktivis 98 Manaek Tua, yang saat ini berkarier di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo sebagai Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dalam wawancaranya dengan inseksberita.com menjelaskan, kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menerbitkan sertipikat tanah di seluruh wilayah NKRI, merupakan prestasi pemerintahan Jokowi. Ia juga melihat, dampak positifnya selain memberikan kepastian hak pada rakyat dan menghindari konflik agraria, pembagian setipikat tanah mendorong Reforma Agraria berbasis data.

Ia kemudian menjelaskan, dari hasil pendaftaran tanah tersebut dapat dilihat ketimpangan pemilikan tanah. Berapa banyak bidang tanah yang dikuasi oleh beberapa orang, berapa jumlah rakyat yang tak memiliki tanah.

“Jadi pembagian sertipikat tanah mendorong Program Reforma Agraria berbasis data pertanahan yang membumi, sehingga Program Reforma Agraria berjalan dengan tepat sasaran,” kata Naek lagi.

Mengenai penilaian beberapa pihak bahwa hal tersebut sebagai proyek pencitraan, Ia membantahnya. Ia menjelaskan, kementerian ATR/BPN adalah bagian dari Kabinet Kerja Jokowi, maka sudah sepantasnya jika Presiden Jokowi yang membagikan sertipikat tanah langsung kepada rakyat, dengan didampingi Menteri dan Sekjend ATR/BPN serta pejabat lainnya.

“Jika pihak oposisi memandang pembagian sertipikat tanah adalah sebuah operasi pencitraan menuju tahun politik 2019. Kiritik tersebut akan bermakna kosong belaka jika dibandingkan pada masa Orde Baru juga dilakukan program sejenis yang namanya PRONA (Proyek Nasional sertifikasi tanah dimasa Orde Baru-red),” kata Naek.

Menurut Naek, pada masa Presiden Jokowi, Kementerian ATR memperoleh target kerja yang jauh lebih banyak dari target-target sebelumnya. Dan capaian kementerian ATR saat ini, jauh lebih besar dibanding PRONA di masa 32 tahun Orde Baru dan masa presiden-presiden lainnya. Saat itu belum semua bidang tanah terdaftar, namun masa Presiden Jokowi ditargetkan sebelum 2025 semua bidang tanah terdaftar 100%. Inilah pencapaian yang luar biasa.

“Sekjend ATR/BPN, Nur Marzuki sudah menjelaskan, dengan terdaftarnya bidang – bidang tanah tersebut akan mengurangi Konflik dan Sengketa Pertanahan secara signifikan serta menjamin kepastian hukum. Dan seharusnya segenap komponen bangsa harus terlibat dalam proses pendaftaran bidang- bidang tanah demi tercapainya pendaftaran 100% bidang tanah seluruh Indonesia,” himbau Naek.

Naek merasakan bahwa harapan akan terwujudnya Keadilan Agraria di masa Pemerintahan Jokowi masih sangat besar. Hal tersebut berdasarkan sejarah konflik lahan yang ia ketahui, dimana saat Orde Baru berkuasa, para konglomerat yang memperoleh kemudahan untuk memanfaatkan hutan dengan menggusur masyarakat adat dari kawasan hutan. Rakyat kalah dan mengalami kriminalisasi serta hutan menjadi rusak.

Sejak Ir. Soekarno mengayunkan cangkul tahun 1960, sekaligus memulai program Landreform. Rakyat menanti sampai hari ini. Presiden Gus Dur sempat memberikan semangat Landreform dengan perintah mengembalikan 40% kawasan perkebunan kepada rakyat, namun tidak terlaksana.

“Presiden Jokowi semoga mampu menuntaskan apa yang dimulai oleh Presiden Ir. Soekarno, mengingat saat ini, presiden Jokowi memprioritaskan rakyat mengelola hutan lewat program Perhutanan Sosial untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan melindungi masyarakat dari kriminalisasi. Hari ini kita mau melihat rakyat, masyarakat adat, kaum tani diberi kesempatan mengelola hutan,” urai aktivis dan praktisi pertanahan tersebut.

Ia juga menjelaskan bahwa kementerian ATR/BPN sangat serius merespon dan mengejar target terdaftarnya bidang tanah 100% di wilayah NKRI. Targetnya jelas, dan target tersebut menjadi program prioritas yang ingin dicapai Presiden, dengan dikeluarkannya perintah cukup ekstrim “Kepala BPN, Kanwil dan Pegawai BPN enggak tidur. Pokoknya saya kejar terus”.

“Ini bukan pencitraan, perlu kerja keras untuk mengejar data pertanahan untuk Reforma Agraria.¬†Kerja keras Kementerian ATR/BPN yang dipimpin Bapak Sofyan Jalil begitu nyata tak sekedar wacana. Bahkan Sekjend ATR/BPN Nur Marzuki senantiasa mendampingi Presiden di berbagai wilayah Indonesia membagikan setipikat tanah kepada rakyat membuktikan wujud kerja nyata sekaligus membuktikan tidak ada pencitraan sebagaimana dihembuskan mereka yang tidak bertanggungjawab,” tandasnya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait