Kamis, 29 September 22

Pemanfataan Wilayah Udara Selatan Jawa, Menhub: Terlarang itu bukan Tidak Boleh

Wilayah udara selatan Jawa yang selama ini khusus digunakan untuk jalur operasi militer, menurut Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan akan segera dimanfaatkan secara bersama-sama dengan keperluan penerbangan sipil. Terlebih, ruang udara utara Pulau Jawa sudah sangat padat, yaitu nomor lima terpadat di dunia terutama jalur dari Jakarta ke Surabaya.

“Jadi yang dikatakan Bapak Seskab, terlarang ini bahasa Inggrisnya restricted ya. Jadi bukan terlarang itu tidak boleh, tapi restricted ini biasanya ruang udara selatan Jawa hanya digunakan untuk penerbangan non sipil, atau penerbangan militer. Nah, sekarang akan digunakan secara sharing (bersama-sama),” kata Jonan kepada wartawan usai rapat terbatas, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/7) sore.

Teknis waktunya, lanjut Menhub, pemerintah berharap bisa bergantian dengan TNI-AU atau dengan penerbangan-penerbangan non sipil. Kalau itu bisa, maka untuk penerbangan dari Jakarta ke Yogya, ke Solo,  juga ke Banyuwangi atau ke Denpasar, bisa menghemat waktu kira-kira 10 menit dan bahan bakarnya sekitar  15% . 

“Kira-kira konsumsi fuel dan harga tiket mestinya bisa turun kurang lebih 10%. Ya lumayan kan. Jadi ini kalau bisa dipakai, mengurangi kepadatan di ruang udara utara Jawa,” ujarnya.

Dengan pemanfaatan jalur Selatan Jawa itu, Menhub meyakini akan bisa menambah frekuensi penerbangan. Ia menyebutkan, sekarang ini menambah frekuensi penerbangan ke Yogya, Solo, dan bandara-bandara selatan seperti di Ngurah Rai, kalau yang dari Jakarta atau dari barat itu tidak mudah. 

“Slot-nya juga tidak banyak, kalau di jam-jam yang dikehendaki,” ungkapnya.

Menhub juga menyampaikan,  Presiden telah mengarahkan untuk mencoba mulai melihat potensi pembangunan bandara baru di wilayah selatan Jawa Timur, khususnya yang berbatasan dengan Jawa Tengah seperti Trenggalek, Blitar, Pacitan, Kediri, atau Ponorogo.

“Ini menurut saya penting sekali untuk, bukan membuka keterisolasian, bukan, tapi untuk meningkatkan daya saing perekonomian di wilayah itu. Jadi kita akan pelajari lokasinya di mana, tanpa mengganggu pangkalan udara Iswahyudi di Madiun,” pungkas Jonan.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait