Jumat, 2 Desember 22

Pegawai Perusahaan Daerah Jasa Transportasi 5 Bulan Tak Digaji, Terpaksa Nyambi Ngojek

Sudah lima bulan karyawan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi tak digaji. Namun, hingga kini, tak juga kunjung ada kabar baik dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kapan para pekerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa menafkahi keluarganya.

“Yah, kalau mau diceritakan sedih kang. Bayangkan 5 bulan gaji pekerja PDJT belum juga ditunaikan. Walikota Bogor? Bah! Tak ada solusi yang diberikan. Malah sekarang dia jalan-jalan ke Amerika,” kesal Kasubag Satuan Pengawas Internal PDJT, Darma Permana saat diwawancarai indeksberita.com, Kamis (11/5).

Pria yang bertempat tinggal di Kebonpedes, Tanahsareal, Kota Bogor ini mengaku saat ini terpaksa alih usaha menjajakan jasa ojek. Penuturannya, hampir semua pekerja merasa kesal dengan walikota yang seolah tak mampu memberikan jalan keluar.

“Yah mau gimana lagi, yang jelas sudah 5 bulan ini tak bergaji, walikotanya tak memberikan jawaban terkait nasib karyawan BUMD Pemkot Bogor. Beberapa kawan satu pekerjaan saya juga sama, mereka terpaksa ngojek, atau jualan gas keliling. Apalagi dalam waktu dekat, sudah mau masuk tahun ajaran baru, mereka butuh uang untuk anaknya sekolah. Tapi, tak banyak bisa berharap dengan pemkot. Kita sudah lelah menyampaikan aspirasi,” ujarnya.

Masih kata Darma, terkait akan kabar yang diterima akan dilikuidasi atau ganti badan usaha, semestinya pemkot menunaikan dulu kewajibannya menggaji karyawan.

“Sejauh ini, saya belum dengar tim audit lakukan kajian aset, atau adanya putusan pengadilan yang memvonis PDJT. Apalagi, Perda terkait PDJT juga belum dicabut. Tapi, anehnya sampai sekarang kok tidak terpikir menunaikan gaji pekerja,” ucap Darma yang merasa kesal dengan Walikota Bogor, Bima Arya.

Berlarutnya nasib pekerja PDJT tak bergaji juga membuat anggota DPRD Kota Bogor gerah. Anggota Komisi B DPRD Kota Bogor, Ujang Sugandi menyampaikan, Pemkot Bogor harus berupaya menyelesaikan persoalan karyawan terlebih dahulu.

“Problem PDJT akan kami pertanyakan ke Walikota Bogor. Sebab, memang sampai saat ini belum ada keputusan dari Bima Arya,” kata Ujang.

Sejauh ini, pembahasan perubahan PDJT menjadi Persero  masih dibahas. Adanya persoalan di tubuh Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) tersebut juga mengganjal operasional bus hibah dari Kementrian Perhubungan yang memberi bantuan 10 unit bus untuk mendukung pengembangan transportasi di Kota Bogor. Lantaran adanya masalh internal, karyawan belum bergaji berakibat bus yang mestinya dikelola oleh BUMN atau BUMD itu tidak dapat dioperasikan.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait