Rabu, 18 Mei 22

PDIP Duga Ada Unsur Politis Terkait Pelaporan Terhadap Megawati

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dilaporkan oleh KH M Ali Salim, Pengasuh Pondok Pesantren Al Islah Pamekasan, Madura, ke Polda Jawa Timur. Pelaporan terhadap Megawati ke Polda Jawa Timur oleh KH M Ali Salim bernomor TBL/1447/XI/2017/UM/JATIM terkait atas dugaan penyebaran serta penghinaan terhadap golongan, saat Megawati memberikan pidato dalam HUT ke-44 PDI Perjuangan pada 10 Januari 2017 lalu.

Terkait hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan akan menyikapi dengan serius . PDIP menduga bahwa pelaporan atas Megawati tersebut sangat bernuansa politik terutama dalam menghadapi Pilkada serentak di Jawa Timur 2018 mendatang.

“Laporan itu menunjukan ada kepentingan-kepentingan politik. Kejadianya 10 Januari lampau, kenapa saat ini dipersoalkan? Ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan dan membawa persoalan agama dalam politik,” Ujar Sekjen DPP PDIP,Hasto Kristiyanto kepada indeksberita.com di Jakarta , Kamis (9/11/2017).

Untuk itu Hasto mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempelajari pelaporan atas Ketua Umum Partainya tersebut. Hasto juga menegaskan bahwa DPP PDIP akan melakukan pembelaan terhadap Megawati.

“Kami jelas berdiri kokoh untuk membela martabat dan kehormatan Ibu Megawati dan PDI Perjuangan. Karena yang disampaikan, bahwa tidak ada niat sedikit pun untuk melakukan tindakan melanggar,” tandas Hasto.

Sementara itu, Politisi PDIP Ahmad Basharah menduga laporan terhadap Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ke kepolisian untuk memicu isu SARA jelang Pilkada Jawa Timur. “Laporan kepada Megawati) patut dicurigai sebagai upaya memulai mengobarkan isu SARA dalam Pilkada Jawa Timur,” kata Basarah melalui keterangan tertulis, Kamis (9/11/2017).

Basarah menuturkan bahwa pihaknya mempercayakan proses hukum sepenuhnya kepada Polda Jatim. Pihaknya juga memahami bahwa setiap orang bisa melaporkan siapa pun ke kepolisian meskipun tidak semua laporan dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyelidikan atau penyidikan jika tak memenuhi unsur pidananya.

“Apalagi jika laporan polisi tersebut didasari motif menimbulkan masalah SARA yang dapat menciptakan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Basarah juga berpesan kepada seluruh Kader dan simpatisan PDIP Jawa Timur agar selalu menjaga suasana tetap kondusif dan jangan terprovokasi oleh propaganda yang bertujuan memecah belah persatuan.

“Kepada segenap kader PDI-P se-Jawa Timur dan tim pendukung Saifullah Yusuf dan Abdullah Azwar Anas sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur agar tidak terpancing dengan propaganda dan provokasi yang dilakukan berbagai pihak untuk menciptakan instabilitas sosial dan politik di Jawa Timur dengan mengobar-ngobarkan isu SARA,” pungkasnya.

Berita Terbaru
Berita Terkait