Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), KH Marsudi Syuhud menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya aktor politik dari pihak pihak tertentu yang menunggangi aksi 4 November perlu dicermati dengan kepala dingin dan serius. Karena, menurutnya, Presiden sudah pasti memiliki informasi dan data-data akurat dari instansi pemerintah yang kredible terkait pihak-pihak yang berniat mengambil keuntungan tertentu dalam aksi tersebut.
“Presiden punya semua hal untuk mendapatkan informasi terbaik dan terakurat,” kata KH Marsudi Syuhud melalui keterangan tertulis yang diterima indeksberita.com di Jakarta, Selasa (8/11).
Marsudi bahkan mengatakan bahwa sebelum demo, dirinya juga sudah menyampaikan pesan bahwa jangan sampai demo yang tujuannya untuk menuntut keadilan justru ditunggangi oleh pihak-pihak yang punya kepentingan politik.
“Jadi, itu sebenarnya omongan saya sudah mendahului dari apa yang disampaikan Presiden. Pesannya begitu, mengingatkan, agar tidak ada bias antara kepentingan demo dan kepentingan politik pihak tertentu. Itu kan biasa saja, teorinya kan untuk mengingatkan,” ungkapnya.
Marsudi juga mengungkapkan, Presiden saat mengeluarkan pernyataan, tentunya sudah pasti melalui proses seleksi informasi yang ketat dan mempertimbangkan berbagai hal dengan cermat.
Karenanya, kata dia, apa yang disampaikan Presiden tersebut harus dilihat sebagai upaya ataupun pesan untuk mengingatkan agar tidak ada yang menjadikan demo untuk kepentingan politiknya.
“Wong saya yang hanya punya perangkat Pagar Nusa dan Banser saja punya banyak informasi. Apalagi Presiden dengan berbagai instrumen institusi,” tukasnya.
Jadi, lanjut Marsudi, apa yang disampaikan Presiden Jokowi, harus dimaknai untuk mengajak semua pihak bahwa menjaga kesatuan dan persatuan, menjaga kebhinekaand dan kemajemukan adalah tugas berat yang harus diemban bersama-sama.
“Jadi pesan yang harus ditangkap dari pernyataan Presiden adalah, bahaya ketika memanfaatkan aksi demo untuk kepentingan politiknya. Karena kalau soal demonya, clear Presiden mengapresiasi itu sebagai hak konstitusional sepanjang disampaikan dan dilakukan secara tertib dan damai sesuai aturan,” jelasnya.
KH Marsudi lebih lanjut menilai, Presiden Jokowi justru sudah sangat baik dan cepat dan bijak dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak baik sebelum, selama, dan juga setelah demo itu terjadi.
“Presiden sudah melakukan itu dengan mengundang para kiai, ulama, tokoh agama, dan lainnya. Kemudian juga sudah menyampaikan bagaimana memenuhi tuntutan masyarakat. Terus setelah demo, Presiden juga datang ke NU dan Muhammadiyah, dan mungkin juga ke yang lainnya. Itu kan langkah presiden untuk komunikasi dengan rakyatnya,” jelasnya.
Kalau kemudian dari apa yang dilakukan Presiden itu masih dianggap ada yang kurang, tentu anggapan itu akan selalu ada. Dan kewajiban pemerintah adalah berupaya untuk memperbaikinya.
“Dan Presiden kan juga melakukan perbaikan, itu style-nya Presiden dalam berkomunikasi dengan rakyatnya,” ujarnya.
Selain itu, kata Marsudi, ketika Presiden sudah melakukan apa yang menjadi harapan rakyat, dengan melakukan berbagai komunikasi untuk menjelaskan bagaimana sikap pemerintah atas tuntutan yang disampaikan masyarakat, maka yang paling penting dan inti dari persoalan yang sekarang ini tujuan demo itu apa?
“Itu kan yang penting. Tuntutan sudah disampaikan, kemudian pemerintah sudah memberikan sikapnya sebagai jawaban. Itu sudah disampaikan,” tegasnya.
Pada akhirnya, lanjut Marsudi, bahwa dari semuanya itu adalah bagaimana yang terpenting kemaslahatan umum bisa diwujudkan.
“Saya yakin, tujuannya untuk kemaslahatan umum. Itu harus diutamakan daripada kepentingan pribadi,” pungkasnya.