MEDAN — Partai Demokrat membuka peluang koalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumatera Utara (Sumut) pada 27 Juni 2018. Partai Demokrat di Pilkada Sumut, kata Sekretaris Jenderal Hinca Panjaitan masih menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik.
“Demokrat belum ambil keputusan. Kami masih tetap melakukan komunikasi dengan partai sahabat,” kata Hinca kepada Indeksberita.com Jumat 22 Desember 2017.
Hinca melanjutkan, Demokrat di Pilkada Sumut masih berupaya memprioritaskan kader sendiri untuk diusung sebagai calon gubernur Sumut periode 2018 – 2023. Hal itu, kata Hinca sesuai keputusan rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang digelar bersama Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono.
Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Jopinus Ramli Saragih (JR Saragih), sambung Hinca masih prioritas menjadi calon gubernur yang akan diusung Partai Demokrat. Tetapi semua menurutnya, akan akan dibahas dalam kolisi partai.
“Namun semua akan dibahas dengan koalisi partai sampai menjelang pendaftaran bakal calon gubernur di Komisi Pemilihan Umum Sumut pada 8 Januari 2018.”ujar Hinca.
Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) DPD Partai Demokrat Sumut Ronald Naibaho mengatakan, calon gubernur JR Saragih diberikan kesempatan untuk mencari partai koalisi dan calon wakil gubernur pendampingnya.
“Saat pertemuan dengan Majelis Tinggi Partai Demokrat di Cikeas Sabtu pekan lalu,Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan agar JR Saragih berjuang mendapatkan partai koalisi. Jika mendekati hari pendaftaran masih sulit, Pak SBY minta segera diberitahu ke beliau,” kata Ronald.
Partai Demokrat, kata Ronald menjajaki kemungkinan koalisi dengan tiga partai yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Hanura. “Kami intensifkan komunikasi dengan PDI Perjuangan diantara tiga partai tersebut. Dengan 14 kursi di DPRD Sumut, Demokrat punya posisi tawar.” kata Ronald.
SBY, saat pertemuan itu menegaskan masih memberi waktu dan kesempatan kepada kader untuk maju dan mencari pasangan koalisinya. “Bahasa Pak SBY kader pasti diutamakan, dan saat rapat Majelis Tinggi tidak menyebut mendukung Panglima Kostrad Letnan Jenderal Edy Rahmayadi atau gubernur petahana Tengku Erry Nuradi,” sebut Ronald Naibaho.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.