Kamis, 1 Desember 22

Parliament Watch Jawa Timur Nilai Kepemimpinan OSO di DPD inskonstitusional

Parliament Watch Jawa Timur menilai kekisruhan yang terjadi di tubuh Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI), yang dilakukan Osman Sapta Odang (OSO) tak ubahnya cara-cara premanisme yang dilakukan pejabat lembaga negera. Alasan apapun yang diutarakan kubu OSO untuk membenarkan cara OSO mengambil alih ketua DPD,, tetap saja tidak mengubah penilaian bahwa kepemimpinan OSO di DPD inskonstitusional.

“Saya menilai itu namanya perebutan kepemimpinan, atau biasa dikenal dengan cara-cara kudeta, “ kata Ketua Parliament Watch Jawa Timur Umar Solahuddin saat berdiskusi dengan wartawan, Jumat, (12/5/2017).

Menurut Umar, Tata Tertib Nomor 1 tahun 2016 dan Tata Tertib Nomor 1 tahun 2017 sudah dibatalkan dalam rapat pimpinan yang pernah digelar.

“Secara otomatis, kalau dua tatib tersebut dibatalkan, sudah tidak berlaku. Kalau tiba-tiba ada pergantian kepemimpinan, jelas menyalahi aturan, “ terang Umar.

Anggota DPD yang demikian ini, lanjut Umar, telah menyalahi semangat cita-cita awal berdirinya lembaga yang semestinya menyuarkan aspirasi daerah.

Selanjutnya ia mengkhawatirkan, adanya kepimimpinan DPD yang diperoleh dengan cara melanggar konsistitusi ini. Justru tidak efektif sebagai wadah pembawa aspirasi masyarakat daerah. Sebab regulasi yang digunakan diperoleh dengan cara-cara memaksa kehendak.

“Sesuatu yang diperoleh tidak baik, pasti hasilnya tidak baik kan ? Di DPD ini sudah terjadi. Hemas (GKR Hemas) sendiri, sudah jarang mengikuti sidang-sidang, “ ungkap Umar.

Sebagaimana terjadi, setelah terjadi kericuhan dalam rapat paripurna pada 3 April 2017. DPD RI kini mengalami dua kubu kepemimpinan, satu kubu Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Oesman Sapta Odang.

Banyak kalangan berpenilaian, bahwa kepemimpinan Oesman Sapta yang dihasilkan secara aklamasi adalah tidak sah. Termasuk mantan ketua Mahkamah Agung Bagir Manan. “Karena dibatalkan MA, jadi kembali ke tatib pimpinan DPD sama dengan masa jabatan DPD, jadi 5 tahun. Dengan demikian, tidak ada kekosongan pimpinan DPD,” kata Bagir sehari setelah pelantikan Oesman Sapta.

Bahkan Umar menilai, peralihan kepemimpinan dari GKR Hemas ke Oesman Sapta, ada invisible hand yang memengaruhi. “Kalau ini jelas, kenapa tidak. Lembaga tinggi negara yang seharusnya dilantik oleh ketua MA, kenapa yang melantik wakil. Undang undang MD3 jelas mengatakan yang melantik kepemimpinan DPD ketua MA,“ jelas Umar.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait