Jumat, 1 Juli 22

Panglima Baru dan Pembatalan Mutasi dan Promosi Perwira TNI

Pada pertengahan Desember ini sempat ramai dibicarakan soal surat keputusan (Skep) pembatalan mutasi dan promosi perwira TNI. Pembatalan mutasi dan promosi perwira TNI, yang jumlahnya ada 16 perwira, terdiri dari 13 perwira dari AD dan tiga perwira dari Korps Marinir. Dengan kata lain, berdasarkan surat keputusan yang terbit pada 19 Desember kemarin, 16 perwira tersebut kembali pada posisi semula.

Ketika Skep (19 Desember) baru diterbitkan, kita bisa melihat sendiri, bagaimana publik langsung menyalahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, karena dianggap menganulir Skep tertanggal 4 Desember 2017, yang masih ditandatangani Panglima sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantyo. Ada sebagian kalangan yang menyebut Gatot melanggar etika, karena dimasa transisi seorang pimpinan tertinggi lembaga (termasuk Panglima TNI) dilarang mengeluarkan keputusan strategis, terutama mutasi para bawahannya.

Singkatnya, baik Panglima yang baru maupun yang sebelumnya, dianggap sama-sama melakukan blunder. Benar tidaknya anggapan itu sebenarnya hanyalah soal interpretasi. Soal tindakan Gatot, bisa jadi itu justru menunjukkan “kecerdasan” Gatot, dalam detik-detik terakhir masih sempat memanfaatkan posisi untuk kepentingan politis dirinya.

Mengingat dalam mutasi awal Desember, Gatot berusaha menyelamatkan karir “adik-adiknya”, sebagai cara memelihara linkage bila resmi pensiun nanti, terlebih bila Gatot memang benar-benar akan terjun di politik praktis. Demikian juga dengan tindakan pembatalan mutasi baru-baru ini, belum tentu juga sepenuhnya “kesalahan” Marsekal Hadi Tjahjanto.

Organik Kodam Jaya

Setelah sekian hari berlalu, mungkin kita bisa berpikir lebih dingin, dalam merespons pembatalan mutasi baru-baru ini. Jika kita baca secara seksama, khususnya dalam pembatalan perwira AD, umumnya adalah perwira-perwira yang dulu pernah bertugas di Kodam Jaya. Artinya pernah bertugas bersama atau di bawah Jenderal Gatot Nurmantyo.

Tampaknya ada proses bargaining yang sangat keras dalam distribusi jabatan, antara (sebut saja) kubu Jenderal Gatot Nurmantyo (representasi Kodam Jaya), dengan kubu lain di TNI AD yang untuk sementara masih sulit diidentifikasi. Bila melihat kasus Mayjen Imam Edy Mulyono (Akmil 1984), yang pada daftar mutasi akhir Oktober lalu diangkat sebagai Kepala Staf Kostrad. Belum sempat dilantik, kini sudah dimutasi lagi sebagai Staf Khusus KSAD, sebuah jabatan yang sama sekali tidak ada artinya dibanding Kas Kostrad. Mungkin saja kubu lain dimaksud adalah Kostrad.

Bila asumsi ini benar, pembatalan mutasi baru-baru bukan “kesalahan” Marsekal Hadi Tjahjanto sepenuhnya. Justru Marsekal Hadi bersedia menjadi perisai atas distribusi jabatan di matra darat. Secara singkat bisa dikatakan Marsekal Hadi Tjahjanto tidak terlibat, dan juga tidak bersedia melibatkan diri. Hadi sangat paham, ini adalah domain Angkatan Darat.

Posisi Pangkostrad

Jabatan paling strategis yang menjadi sorotan adalah Pangkostrad. Kita bisa melihat pada promosi bagi Mayjen Sudirman (Akmil 1986) pada Skep versi 4 Desember, seolah “dipaksakan” untuk menjadi Pangkostrad, hanya karena kedekatannya dengan Jenderal Gatot, padahal Sudirman diketahui jarang bertugas di Kostrad. Saat menjadi Danyon misalnya, Sudirman menjadi Danyon di Lampung, yang bukan satuan di bawah Kostrad. Gatot Nurmantyo dan Edy Rahmayadi (Pangkostrad sekarang) juga begitu, mereka menjadi Pangkostrad berdasarkan “kekuasaan” bukan karena pernah bertugas di Kostrad.

Bila seorang pati menjadi Pangkostrad, dan bukan berasal dari Kostrad, kenyataan ini sesungguhnya sangat mengecewakan anggota Kostrad pada umumnya. Mereka lebih senang kalau yang memimpin Kostrad, adalah pati yang dulu membangun karier atau “berkeringat” di Kostrad. Fenomena ini rupanya dipahami benar oleh KSAD Jenderal Mulyono, sebagai perwira yang pernah lama bertugas di Kostrad. Oleh karena itu Mulyono membatalkan promosi Sudirman.

Sedikit menengok ke belakang, Jenderal Purn Moeldoko (Akmil 1981) kurang lebih juga begitu. Baru masuk Kostrad, pada posisi jenderal bintang dua, saat diangkat sebagai Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad. Mirip dengan Jenderal Gatot Nurmantyo, yang baru ditugaskan di Kostrad pada posisi brigjen, sebagai Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad (Malang).

Suasana hati anggota Kostrad, Kodam Jaya, atau satuan yang lain, sebagaimana dibahas di atas, adalah sesuatu yang sulit dijelaskan secara gamblang. Bagi yang sempat “bergaul” dengan sejumlah anggota TNI, hal-hal seperti ini terbilang sensitif. Satu contoh lagi, saat Jenderal George Toisutta (Akmil 1976) menjabat Pangkostrad (2009), George mengganti warna baret anggota kavaleri organik Kostrad, yang secara tradisional berwarna hitam, untuk berganti menjadi warna hijau.
Sementara baret warna hijau sudah sejak lama identik dengan kecabangan infanteri. Bagi yang sempat mendengar suara hati anggota kavaleri, sebenarnya penggantian warna baret ini sangat mengecewakan. Dunia dalam TNI, suasananya tidak jauh berbeda dengan lembaga atau komunitas lain, dimana pendekatan kekuasaan sangatlah kental.
Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer, khususnya TNI AD. Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait