Kamis, 29 September 22

Panel: Soal Ahok, Biar Hukum Yang Bekerja, Kita Lanjutkan Kerja

Mabes Polri telah mengumumkan hasil gelar perkara kasus penistaan agama yang diduga melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dan Mabes Polri juga sudah memutuskan kasus penistaan agama dilanjutkan ke tahap penyidikan dan menetapkan Ahok menjadi tersangka. Penetapan Ahok sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri sudah sesuai prosedur hukum dan tanpa intervensi dari pihak mana pun termasuk Presiden Joko Widodo. Hal ini tentu perlu kita apresiasi.

“Dalam kasus Ahok, instrumen hukum sudah bekerja dengan independent, dan tanpa intervensi, termasuk tanpa intervensi dari Jokowi. Jadi yang sebelumnya dituduhkan banyak pihak tidak terbukti” demikian diungkapkan oleh Panel Barus aktivis pendukung Jokowi.

Menurut Panel, dengan adanya penetapan ini sudah tidak ada lagi alasan untuk mempertanyakan sikap dan netralitas Presiden. Biarkan proses hukum berjalan sesuai prosedur, dan masyarakat mengawasi proses itu.

“Tugas kita mengawal lembaga hukum dalam menjalankan proses tersebut. Biarkan Ahok menjadi urusan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dan biarkan presiden bekerja untu hal lainnya” ujar Panel

Menurut Panel, ada pekerjaan rumah pemerintah yang lebih prioritas, yaitu membangun ekonomi. Jika Presiden dipaksa untuk terlalu memberi perhatian yang berlebihan hanya untuk urusan Ahok, ekonomi bisa terbengkalai, dan semuanya terpuruk. Ini yang harus kita hindari.

“Energi kita terlalu banyak terkuras untuk urusan hal ini (Ahok), kita bagi lah energi kita untuk hal lain. Kalau perlu kita bantu Presiden bekerja membangun kesejahteraan. Bukannya malah memaksa Presiden menghabiskan energi hanya untuk satu persoalan saja” kata Panel.

Panel juga mengingatkan mereka yang masih mau menyeret-nyeret Jokowi dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, tentang bahayanya jika ekonomi terpuruk.

“Mereka yang selalu bicara tentang kepentingan umat, atau yang menjaga kemuliaan agama, tentu ingat bahwa kemiskinan itu akan mengarah pada kekufuran. Maka biar Presiden bekerja mensejahterakan rakyat. Kita bantu dengan mengawasi agar berjalan on the track. Ekspresi demokrasi boleh saja, tapi hindari hal-hal yang merusak ekonomi kedepannya” demikian kata panel.

Diakhir pembicaraan, Panel mengingatkan bahwa ada janji pemerintah yang sedang dikerjakan, dan harus didorong agar dapat diselesikan tepat waktu. Pembangunan tol di berbagai tempat, pasar, waduk, irigasi, bandara, LRT, distribusi KIP dan KIS, wisata, pemerataan listrik, Tol Laut  yang semuanya untuk mendorong ekonomim. Menurut Panel, jika ini terwujud, maka saat itulah momentum kita untuk bangkit sebagai bangsa besar.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait