Membangun tradisi baik yang terlembaga, itu yang tampaknya diinginkan oleh PDI Perjuangan. Sekolah Politik yang saat ini diketuai oleh Komarudin Watumbun, adalah salah satu bentuk melembagakan sistem kaderisasi melalui pola pendidikan yang dilakukan oleh partai. Demikian pula rekruitmen/penjaringan calon-calon kepala daerah, sudah melalui sistem yang terstandarisasi. Dan terakhir yang kami terima, adalah Panca Prasetya-semacam kontrak politik antara kandidat yang akan diusung dengan PDI perjuangan sebagai partai pengusungnya. Dengan membuatnya menjadi sistem yang tertulis, hal-hal tersebut tadi, bersama dengan Angaran Dasar/Anggaran Rumah dan ideologi yang menyelimutinya, akan menjadi aturan main yang baku. Ini akan menjadi pedoman bagi jalannya organisasi kedepan.

Partai politik sebagai organisasi yang menghimpun orang-orang yang memiliki kepentingan, pedoman dan aturan main menjadi sangat penting untuk membangun kepentingan minimumnya. Terlebih bagi PDIP, sistem dan pedoman ini akan menjaga keutuhan patai kedepannya.

Saat ini PDIP dapat dikelola dengan baik oleh figur Megawati, bukan hanya karena faktor trah. Tetapi harus juga diingat bahwa Megawati adalah figur pemimpin yang lahir dalam momentum perjuangan dan kebangkitan partai, yang sebelumnya PDI menjadi PDIP. Pasca Megawati, sudah tak ada lagi figur yang memiliki kedua nilai tadi, nilai trah dan nilai sejarah perjuangan. Trah mungkin bisa dimiliki oleh Puan, Prananda atau Putih, tapi mereka tidak memiliki sejarah perjuangan awal lahirnya PDIP. Andai salah satu dari mereka yang akan menjadi ketua umum, tentu tidak akan sekuat Megawati. Itu mengapa pedoman dan aturan main yang terlembaga, akan menjaga keutuhan bahkan akan memperkuat partai. Bagi Megawati itu mungkin menjadi legacy darinya untuk partai

Panca Prasetya, sebagai kontrak politik dan pakta integritas bagi kandidat yang diusung oleh PDIP, berisi 5 butir yang harus dipatuhi oleh kandidat. Walaupun ini dimaksudkan untuk pilkada 2017, tetapi jika dilihat dari isinya, Panca Prasetya bisa menjadi pedoman baku partai selamanya. Butir 1 sampai butir 4 berisi komitmen kandidat kepada PDIP saat masih menjadi kandidat yang diusung. Sedangkan butir ke 5 adalah komitmen setelah terpilih sebagai kepala daerah.

Butir 1 sampai butir 4, utamanya mengenai komitmen untuk menegakan Dasar Negara, Konstitusi dan Bhineka Tunggal Ika terutama kebebasan beragama. Serta menjaga pelaksanaan pilkada yang demokratis dan berkualitas.
Sedangkan butir ke 5 adalah komitmen untuk menjalankan program-program ideologi partai dan
program-program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Panca Prasetya adalah bagian dari sistem mekanisme partai untuk menghadapi pilkada. Panca Prasetya dijalankan setelah sistem rekruitmen/penjaringan dan sistem pendidikan kader melalui sekolah politik dilaksanakan. Sebuah sistem, akan memperkuat organisasi/partai, jika sistem itu dijalankan secara konsisten. Artinya siapa pun yang akan menjadi kandidat yang ingin diusung oleh PDIP harus melalui ketiga sistem tadi. Untuk kader internal mungkin cukup menandatangani Panca Prasetya, karena sebagai kader tentu sudah mengikuti sekolah politik, dan masuk dalam “radar” proses penjaringan. Jika dalam penjaringan yang dipilih adalah figur non kader, maka sekolah politik tentu harus diikutinya.

Bagaimana dengan Pilkada DKI ? Sekali lagi jika sistem ingin berjalan, dan partai ingin diperkuat secara berkelanjutan, juga harus melalui ketiga sistem tadi. Jika selama ini ada yang memiliki keyakinan bahwa Ahok akan dicalonkan, tentu harus dilihat, apakah Ahok sudah melalui mekanisme yang ada dalam sistem tadi. Apalagi Ahok bukan beranjak dari kader partai, karena saat menjadi wakil gubernur, diusung oleh Gerindra. Tentu Ahok harus ikut sekolah politik dulu, karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa sekolah politik adalah proses ideologisasi melalui proses pendidikan. Apalagi PDIP adalah partai ideologi. Mungkinkah realitas pokitiknya nanti akan berbeda ?
Maka jawaban saya: Mereka yang percaya bahwa Ahok pasti akan diusung, adalah mereka yang tidak percaya bahwa Megawati ingin mewariskan PDIP yang kuat dan berkelanjutan.