Jelang pelantikan Jokowi sebagai Presiden (periode kedua) pada 20 Oktober, mendatang telah muncul sederet persoalan yang cukup pelik. Dua masalah yang paling banyak menjadi perhatian masyarakat, adalah soal pelemahan KPK, dan isu Papua yang kembali bergejolak. Jokowi telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi dua masalah tersebut sebaik mungkin. Saya kira Jokowi telah berpikir cukup keras sehubungan dua masalah tersebut
Dalam soal revisi UU KPK misalnya, Jokowi juga telah mengakomodasi aspirasi organisasi masyarakat sipil, terkait masalah penyadapan dan keberadaan dewan pengawas. Kemudian soal Papua, Jokowi sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat Papua, untuk mencari solusi yang terbaik bagi Papua. Secara gamblang publik bisa melihat, Jokowi memberi perhatian khusus pada tanah Papua. Termasuk berencana membangun istana kepresidenan di Jayapura.
Merujuk pengalaman presiden sebelumnya, selalu ada masalah besar yang selalu mengiringi periode kekuasaannya, yang secara kualitatif setara dengan yang dihadapi Jokowi hari ini. Periode Habibie misalnya, ditandai dengan situasi ekonomi yang memburuk, dan secara perlahan Habibie mampu menstabilkannya. Begitu pula dengan Gus Dur, yang harus menghadapi periode transisi demokrasi yang cukup rumit, ketika kekuatan militer masih berusaha ingin melanjutkan kekuasaannya.
Selanjutnya pada periode SBY, yang paling berat adalah soal Aceh, selain soal gerakan separatis yang belum tuntas juga, situasinya semakin berat, ketika bumi Serambi Mekah dilanda bencana besar tsunami (Desember 2004). Secara hampir bersamaan, SBY bisa mengatasi semua itu secara simultan, yakni perjanjian damai antara RI dan GAM, dan pemulihan wilayah Aceh pasca-tsunami.
Semua presiden kita adalah manusia hebat, yang sanggup mengatasi badai masalah seberat apa pun. Dengan segala pengalaman dan performanya selama ini, niscaya Jokowi juga akan mampu mengatasi badai yang seolah datang beruntun tersebut. Kita adalah bangsa yang besar, wajar bila masalah yang dihadapi juga lebih kompleks. Coba kita bandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura misalnya, dengan luas wilayah setara Provinsi DKI Jakarta, dengan penduduk tidak sampai 5 juta jiwa, tentu relatif lebih mudah mengurusnya.
Saya selaku relawan, yang bisa saya lakukan hanyalah sekadar memberi masukan pada Jokowi, terkaitnproblematika yang mendera bangsa. Salah satu yang bisa membantu Jokowi nanti adalah soal penyusunan kabinet yang akan datang. Konsep kabinet mendatang harus kuat. Tentu Jokowi sudah paham soal tantangan yang akan dihadapi bangsa lima tahun ke depan.
Bagaimana komposisi kabinet nanti diisi oleh tokoh-tokoh yang memang memiliki komitmen membantu Jokowi dalam mengatasi masalah krusial, baik yang sedang terjadi hari ini, hingga lima tahun mendatang.
Dan untuk itu Jokowi sudah memastikan fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Struktur dan organisasi kabinet 2019-2024 merupakan tim kerja untuk mengatasi berbagai persoalan hari ini dan lima tahun ke depan.
Kita pastikan kembali, bahwa penyusunan kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden Jokowi, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Pada fase kedua ini, kepemimpinan
Jokowi benar-benar diuji, untuk mewujudkan keadilan-sosial dan
kesejahteraan. Oleh karenanya menjadi pertimbangan penting pula dalam menentukan pengisian anggota kabinet, yakni lebih mengedepankan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan partai.
Penulis: Dono Prasetyo, Pimpinan Kolektif DPN Seknas Jokowi