Norhayati Andris, Legislator DPRD Kalimantan Utara dan Kepeduliannya Terhadap Pembentukan Daerah Otonomi Baru

“Ingat! Sejak Indonesia merdeka, masyarakat perbatasan itu setia menjadi pagar hidup yang menjaga NKRI”

Provinsi Kalimantan Utara/Kaltara adalah propinsi ke-34 atau termuda di Indonesia. Provinsi ini baru memiliki gubernur terpilih pertama kali yang dilantik pada tanggal 12 Februari 2016, hasil dari pilkada serentak yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015. 

Sedangkan anggota DPRD yang jumlahnya 35 orang, sudah terpilih terlebih dahulu lewat pemilu legislatif 2014, yang berasal dari pemilihan Provinsi Kaltim yang tergabung di daerah pemilihan (Dapil) VI. Dapil VI di Kaltim meliputi seluruh kabupaten/kota yang sekarang tergabung dalam provinsi Kaltara, yaitu Tarakan, Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Tanah Tidung.

Dari 35 anggota DPRD terpilih tersebut, hanya ada 5 orang legislator perempuan, salah satunya  adalah Norhayati Andris dari PDI Perjuangan. 

Norhayati Andris biasa dipanggil Ibu Nur oleh koleganya di DPRD propinsi atau dipanggil Tati oleh teman-teman akrabnya. Dari sisi usia, ibu dua orang anak ini masih tergolong muda. Tapi dari sisi pengalamannya sebagai politisi, dia telah menjadi anggota DPRD selama 3 periode: anggota DPRD Kabupaten Tanah Tidung periode 2004-2009 dan periode 2009-2014, serta anggota DRRD Propinsi Kaltara periode 2014-2019. Dengan riwayat politik itu tentu Norhayati Andris termasuk sebagai politisi berpengalaman. 

Dalam bincang-bincangnya dengan indeksberita.com tampak jelas bahwa dia sangat menguasai wilayah yang diawakili dengan berbagai keunikan tersendiri termasuk permasalahannya.Keunikan itu bukan hanya karena Kaltara sebagai propinsi baru, yang harus menyiapkan sistem administrasi pemerintahan yang baru (nomenklatur dll), juga letak geografisnya yang sebagian besar berbatasan dengan negara tetangga memiliki tantangan tersendiri.

Apa keunikan yang ada dan seberapa banyak tantangan yang muncul, tergambar dalam wawancara indeksberita.com (IB) dengan Norhayati Andris (NA) dibawah ini:

IB: Apa saja keunikan dan tantangan yang ada di Kaltara sebagai propinsi termuda di Indonesia?

NA: Keunikan Kaltara bukan hanya karena propinsi baru. Letak geografisnya sebagian besar berbatasan dengan negeri tetangga, baik di wilayah daratan maupun perairannya. Selama ini wilayah perbatasan terabaikan, sehingga terjadi ketimpangan kesejahteraan antara masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dengan masyarakat lain di dalam negeri Indonesia, apalagi dibanding dengan masyarakat Sabah Malaysia. Kesenjangan ini bisa memudarkan nasionalisme mereka.

IB: Bisa digambarkan dengan jelas ancaman pudarnya nasionalisme itu?

NA: Kesenjangan itu tampak dengan lebih banyaknya kegiatan dan fasilitas ekonomi di Sabah Malaysia. Ini yang menyebabkan banyak pelintas batas yang awalnya sekadar mencari kehidupan, tapi kemudian lama-lama mereka menetap di sana. Kedua, perbedaan kemajuan dan kesejahteraan lama-lama membuat masyarakat merasa kecil hati dan tidak percaya diri sebagai bangsa Indonesia. Sedang di sisi lain pemerintah pusat terasa kurang kepeduliannya. Nasionalisme itu bukan hanya dipengaruhi oleh doktrin, semangat, apalagi sekadar slogan, tapi harus disertai dengan usaha mensejahterakan masyarakat.

IB: Apakah pelintas batas atau migrasi masih terjadi saat ini?

NA: Nah justru dalam 2 tahun ini terjadi kebalikannya. Dengan adanya reformasi kebijakan politik anggaran pemerintah Jokowi-JK yang tertuang dalam Nawacita, pemerintah ingin membaguskan Indonesia dari pinggiran Yang membaguskan Indonesia bukan hanya dengan melihat dari aspek jumlah penduduk baru wilayah akan dibangun, tetapi juga mempertimbangkan wilayah strategis. Hal ini telah membangun harapan masyarakat perbatasan. Bahkan mereka yang dulu eksodus ingin kembali ke pangkuan Indonesia. Kami dari DPRD sesuai dengan tupoksi yang kami miliki, akan membantu dan memfasilitasinya.

Jawaban yang terasa penuh semangat, sambil memperlihatkan pemberitaan koran lokal kepada kami, yang memberitakan tentang adanya masyarakat perbatasan yang dulu eksodus ke Sabah yang ingin kembali ke Indonesia

IB :Hal lainnya?

NA: Masyarakat perbatasan rentan atas ancaman keselamatan dari kelompok radikal. Perbatasan langsung, tempat yang paling sering dijadikan akses keluar masuk dari kelompok radikal. Masyarakat perbatasan harus berwaspada juga. Kebetulan saya Ketua Komisi I yang membidangi ketertiban, keamanan dan hak azasi manusia, juga di dalamnya masalah pemerintahan dan perbatasan. Saya harus lebih peduli, mencegah agar aksi-aksi teror itu tidak merembes ke masyarakat perbatasan.

IB: Hal lainnya, saat ini ada aspirasi dari masyarakat di perbatasan yang cukup kencang untuk menjadi daerah otonomi baru (DOB), bagaimana pendapat ibu?

NA: Sebenarnya ini amanat undang-undang juga, tepatnya UU Nomor 23 tahun 2014 pasal 49, dimana pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Terutama DOB Kabudaya, kepentingan strategis Indonesia seperti yang saya jelaskan tadi, sangat besar. Sehingga adanya DOB bagi kami tinggal menunggu tindakan nyata pemerintah pusat atas janji yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Jadi hal ini (tuntutan atas daerah otonomi baru) tidak berlebihan. Yang harus diingat, sejak Indonesia merdeka masyarakat perbatasan setia menjadi pagar hidup menjaga NKRI.

IB: Apa yang dimaksud dengan pagar hidup itu?

NA: Pagar hidup itu istilah untuk mereka/masyarakat yang ada di perbatasan yang secara naluri telah menjadi penjaga keutuhan NKRI. Jika tidak adanya pagar hidup ini, mungkin sedikit demi sedikit wilayah perbatasan sudah dicaplok. Adanya mereka yang menjadi saksi hidup yang setiap saat beraktivitas di perbatasan ini, keutuhan dan kedaulatan bisa terjaga.

Biodata:
Norhayati Andris 
Lahir: Tanjung Selor, 27 September 1973
Ibu dua anak, Richard Nathaniel (17 tahun) dan Fiona Edeline (12 tahun). 

Riwayat Politik:
Kader PDI Perjuangan, sejak sebelum menjadi anggota parlemen.
Anggota DPRD Kab. Tanah Tidung 2004-2009 dan 2009-2014
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara 2014-2019, Ketua Komisi I.
Bendahara DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Utara.