Sabtu, 3 Desember 22

Nizar Zahro Ingatkan Jokowi Patuhi Rekomendasi Pansus Pelindo II

JAKARTA – Terkait dengan Surat Presiden (Surpres) atas rekomendasi Pansus Angket Pelindo II tahap I yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, 17 November 2015 lalu, anggota Pansus Angket Pelindo II Nizar Zahro mengingatkan  Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mentaati sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia.

Seperti diketahui, menanggapi rekomendasi Pansus tersebut, Presiden Jokowi telah membuat surat No. R-05/Pres/01/2016. Isi surat hanya menyatakan bahwa presiden akan mempertimbangkan rekomendasi tersebut.

Menurut Nizar,rekomendasi Pansus seharusnya menjadi rujukan bagi presiden untuk menjalankan semua kebijakannya.Sehingga, tidak terjadi dua tafsir terhadap isi surat presiden itu.

“Kesannya, di satu sisi, presiden seolah-olah tunduk pada peraturan perundang-undangan, yang berarti akan menjalankan keputusan Pansus Pelindo. Di sisi lain, presiden juga  terkesan ingin menunjukkan hak prerogatifnya untuk mengangkat dan mencopot menteri tidak dapat diarahkan atau ditekan DPR,” kata Nizar pada indeksberita.com, Minggu (7/2/16).

Lebih jauh Nizar menjelaskan, dalam pasal 74 UU No.17/2004 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) ditegaskan, DPR berhak memberikan rekomendasi. Ayat 2 pasal tersebut juga mengatur, bahwa setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara atau penduduk wajib menindak lanjuti rekomendasi DPR.

Nizar selanjutnya menuturkan, pengabaian terhadap rekomendasi DPR, termasuk oleh presiden, dalam hal menetapkan pejabat negara atau pemerintahan, maka DPR dapat menggunakan Hak Interpelasi, Hak Angket, Hak Menyatakan Pendapat atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan terhadap Presiden.

Karena itu, Nizar mengarapkan surat balasan presiden kepada DPR tentang rekomendasi Pansus harus menunjukkan bahwa Presiden benar-benar akan menjadikan tujuh rekomendasi Pansus Angket Pelindo II sebagai  bahan acuan pengambilan kebijakan.

“Saya juga berharap agar pemerintah juga  menegakkan kebenaran dan keadilan. sesuai dengan apa yang di amanahkan UU No. 17/2014 tentang MD3,” tandasnya.

Berikut ini adalah tujuh rekomendasi Pansus Pelindo II tahap I:

Pertama, membatalkan perpanjangan kontrak JICT 2015-2038 antara Pelindo II dan HPH, karena terindikasi kuat telah merugikan Negara dengan menguntungkan pihak asing.

Kedua, meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penyelidikan atas adanya dugaan Conflict of Interest dan manipulasi yang dilakukan oleh Deutsche Bank dalam melakukan evaluasi/valuasi selaku konsultan dan dalam memberikan pinjaman sindikasi bank luar negeri selaku kreditur, dan memberikan peringatan keras dan sanksi kepada Deutsche Bank yang terindikasi kuat telah melakukan fraud dan financial engineering yang merugikan keuangan negara.

Ketiga, terkait persoalan ketenagakerjaan di Pelindo II dan JICT, pansus sangat merekomendasikan dihentikannya pelanggaran terhadap UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan UU Ketenagakerjaan dengan menghentikan praktek pemberangusan Serikat Pekerja (Union Busting) dan mempekerjakan kembali karyawan yang telah mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan mengembalikan karyawan yang dimutasi sepihak.

Keempat, merekomendasikan penegak hukum untuk melanjutkan penyidikan atas pelanggaran UU yang mengakibatkan kerugian negara.

Kelima, sangat merekomendasikan kepafa Menteri BUMN untuk memberhentikan Dirut Pelindo II.

Keenam, merekomendsikan kepada presiden RI untuk menggunkan hak prerogatifnya memberhentikan Rini Soemarno sebagai Meneg BUMN.

Ketujuh,  merekomendasikan Presiden untuk tidak serta merta membuka investasi asing yang dalam jangka panjang merugikan bangsa Indonesia secara moril dan materil, mengancam keselamatan negara, dan kedaulatan ekonomi politik bangsa.

Rekomendasi-Pansus-Pelindo-II-tahap-I-(Besar)

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait