Pelanggaran wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia oleh kapal-kapal China di perairan Natuna Utara, dan pernyataan pemerintah China melalui juru bicara Kementerian Luar Negerinya menyatakan pihaknya memiliki hak atas perairan tersebut berdasarkan konsep Sembilan Garis Putus (Nine Dash Line), menjadi perhatian berbagai pihak serta memicu kemarahan masyarakat Indonesia. Melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Pemerintah Indonesia dengan tegas melayangkan protes sebagai bentuk penolakan klaim China atas perairan Natuna tersebut.
Pemerintah Indonesia menyatakan klaim China tersebut bersifat sepihak (unilateral), tidak memiliki dasar hukum, dan tidak diakui oleh UNCLOS 1982.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga kembali menegaskan bahwa tidak ada tawar menawar soal kedaulatan Indonesia. Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden saat mengunjungi Natuna, Rabu (8/1/2020).
“Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini,” tandas Jokowi
Dikalangan netizen, gema perlawanan untuk menolak klaim China atas wilayah Natuna tersebut terus disuarakan. Para pengguna media sosial rata – rata justru menyangkan sikap Menteri Kelautan dan Perikanan, Eddy Prabowo yang menurut mereka terkesan lamban dalam merespon klaim dari Pemerintah China atas wilayah utara di Natuna tersebut.
Bahkan tak sedikit netizen yang menilai bahwa aksi Penjaga Pantai China yang secara terang – terangan mengawal kapal – kapal nelayan mereka di Natuna adalah imbas dari tak bertugasnya lagi Susi Pujiastuti di Kementerian Perikanan.
Aktivis media sosial #99 Army melalui akun @partaisocmed menilai bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terahir semenjak Susi Pujiastuti melakukan aksi penenggelaman Kapal asing pencuri ikan saat menjabat Menteri KKP, nelayan dari negara – negara lain enggan bahkan ketakutan untuk beroperasi diwilayah perairan NKRI.
“Terbalik. Menteri yg bagus kinerjanya justru diganti sedangkan menteri yg brengsek kerjanya justru dipertahankan. Itulah mengapa menteri2 sekelah Susi dan Jonan diganti,” tulisnya.
Tak cukup sampai disitu, aktivis yang juga menjadi salah satu organ relawan pemenangan Jokowi – Maruf Amin tersebut juga mengkritik sikap Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ( LBP ) terkait dievaluasinya Satgas 155 yang dibentuk Susi.
“Dibubarkannya Satgas 115 inilah yg menjadi penyebab utama kapal- kapal asing kembali merajalela merampok ikan di perairan Indonesia.
Terima kasih Pak LBP
Terima kasih Pak Jokowi,” imbuhnya.
Bimo Gatot melalui akun nya @bimo_gatot menilai bahwa penenggelaman kapal yang dilakukan Susi Pujiastuti telah memberi efek jera kepada para penjarah hasil laut Indonesia sekaligus membuat wajah indonesia dapat tegak berdiri.
“Susipudjiastuti efeck.. menurut saya. Cara Bu susi utk atasi Natuna lebih efektif dan simpel. Kapal kapal asing yg nyuri ikan dan langgar batas. Di tangkap dan ditenggelamkan. Tolong pak @jokowi kaji lebih dalam. Cara bu Susi efektif dan kehormatan bangsa Indonesia terjaga,” tulis Bimo
Esti Purbaningrum melalui akun @estipurba83 menilai bahwa tak diangkatnya lagi Susi Pujiastuti sebagai Menteri telah memperlihatkan Jokowi dalam tekanan pihak – pihak yang tak menginginkan Indonesia berdaulat dan mandiri.
“Yang menjadi tanda tanya mayoritas rakyat Indonesia, Menteri yang paling berprestasi kenapa justru malah diganti? Untuk itu jangan disalahkan apabila kami menilai Pak @jokowi dalam tekanan pihak – pihak yang tak menginginkan nelayan sejahtera dan kehormatan Indonesia tegak dimata dunia,” tulis Esti
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.