Selain peringatan hari lahir Ibu Kartini, bulan April juga meninggalkan catatan penting bagi ikon bangsa yang lain, yakni Sutan Sjahrir. Pada 9 April 1966, Sjahrir meninggal dunia di Zurich (Swiss). Sjahrir berada di Zurich, adalah untuk keperluan berobat, karena stroke yang dideritanya.
Kita bisa membaca ironi di sini. Sjahrir meninggal dalam status sebagai “tahanan”, karena pertentangannya yang berlarut-larut dengan (Presiden) Soekarno. Sjahrir ditahan sejak Januari 1962, saat Soekarno masih berkuasa. Setelah meninggal, muncul ironi berikutnya, Soekarno dengan kekuasaan yang masih tersisa, pada pertengahan April 1966 menetapkan teman seperjuangannya tersebut sebagai Pahlawan Nasional, yang berlaku surut sejak hari meninggalnya (9 April 1966).
Perjalanan Sjahrir memang penuh ironi. Bagaimana tidak, dia meninggal dalam status tahanan, dari sebuah negeri yang dulu turut didirikannya. Bersama Soekarno dan Hatta, Syahrir bahu-membahu membangun negeri yang baru bebas dari penjajahan. Mengingat begitu besar peran mereka, ketiganya kemudian memperoleh sebutan triumvirate Bapak Bangsa, yang posisinya dalam sejarah tak mungkin tergantikan.
Namun dalam perjalanan republik selanjutnya, berdasar alasan politik (baca:kekuasaan) ketiganya kemudian berpisah jalan. Dimulai dengan Sjahrir, yang ketika terjadi Clash II pada akhir tahun 1948, posisinya sudah di luar lingkaran elite pemerintahan. Kemudian menyusul Hatta, yang mundur sebagai Wapres, pada pertengahan dekade 1950-an.
Perbatasan Zaman
Acapkali kita baru sadar, kebesaran seseorang baru terlihat saat dia meninggal, begitu pula dengan Sjahrir. Sehari setelah jasadnya tiba di Jakarta, esoknya (18 April) Sjahrir dimakamkan di TMP Kalibata, dengan upacara kebesaran militer, sesuai dengan statusnya sebagai Pahlawan Nasional.
Menurut kesaksian Soe Hok-gie (dalam catatan hariannya), atau melalui foto dokumentasi dari media cetak yang terbit saat itu, kita bisa mengetahui, bagaimana rakyat berjejal melepas kepergian Sjahrir, sejak dari rumahnya di kawasan Menteng (Jakarta Pusat), hingga ke Kalibata (Jaksel). Masyarakat yang dengan gegap-gempita melepas kepergian Sjahrir merupakan ironi yang lain, mengingat sejak dirinya ditahan rezim Soekarno, hingga menderita sakit, Sjahrir selalu tinggal dalam kesepian.
Hubungan Soekarno dan Syahrir, utamanya pada hari-hari menjelang meninggalnya Sjahrir, bisa dikatakan anomali. Pada bulan April itu, dan bulan-bulan berikutnya, sejatinya Soekarno sudah tidak lagi berkuasa penuh, transisi kekuasaan pada Jenderal Soeharto sedang berlangsung. Namun untuk keputusan administratif, seperti pemberian gelar Pahlawan Nasional, Soekarno masih memiliki wewenang.
Gelar Pahlawan Nasional bagi Sjahrir bisa ditafsirkan, ikhtiar Soekarno pada last minute, melakukan rekonsiliasi dengan teman seperjuangannya dulu. Dan bagi para pengikut Sjahrir, gelar tersebut menerbitkan rasa lega di hati, juga meredam sikap antipati terhadap Soekarno, yang sebenarnya juga bakal senasib dengan Sjahrir, sebab sama-sama berstatus “tahanan” saat meninggal.
Mungkin sudah menjadi takdir Sjahrir, dia berpulang di saat negerinya sedang dalam masa transisi, baik transisi dalam kepemimpinan (presiden) maupun sebuah zaman. Ketika Soeharto dilantik sebagai pejabat Presiden, terlebih saat menjadi Presiden (penuh), Sjahrir sudah tidak sempat menyaksikan lagi.
Saat Soeharto mulai berkuasa, negeri ini juga memasuki zaman atau era yang lain, yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru. Dan satu hal yang harus disampaikan, Orde Baru berbanding terbalik dengan gagasan utama Sjahrir, yakni humanisme. Di masa Orde Baru, humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan, yang menjadi passion Sjahrir sepanjang hayat, diletakkan dalam posisi yang paling rendah.
Hubungan dengan Soedirman
Ada banyak episode penting dalam perjalanan Sjahrir di masa revolusi 1945 dulu. Selain karena dia adalah PM pertama pada republik yang masih muda, juga karena betapa dinamisnya masa-masa itu. Salah satu fase yang layak untuk dibicarakan, adalah bagaimana pasang-surut hubungan Sjahrir dengan Jenderal Soedirman, Panglima tentara saat itu.
Hubungan Sjahrir dan Soedirman bisa menjadi lesson learn, untuk memahami bagaimana hubungan antara sipil dan militer, yang sejak mula memang memiliki dinamikanya sendiri. Ketegangan antara Sjahrir dan Soedirman terjadi, karena Soedirman dianggap berhubungan erat dengan kelompok Tan Malaka. Sementara Sjahrir dan Tan Malaka memang sudah tidak cocok sejak di masa pergerakan.
Kedekatan antara Soedirman dan Tan Malaka berdasarkan pandangan, keduanya tidak mau berkompromi atau berunding dengan Belanda. Sementara bagi Sjahrir, diplomasi tetap penting, mengingat tentara Indonesia belum cukup siap dalam perang berlarut melawan tentara Belanda, yang merupakan gabungan antara KL (organik di bawah negara) dan KNIL (dibentuk di negeri jajahan).
Pada suatu masa (Januari 1946), Soedirman sempat bersepakat dengan kelompok Persatuan Perjuangan (pimpinan Tan Malaka), yang juga memiliki aspirasi pendekatan militer dalam menghadapi Belanda. Berkat kedekatan dengan kelompok PP inilah, hingga kemudian memunculkan salah satu frasa Soedirman yang paling terkenal: “lebih baik bagi kita diatom daripada merdeka kurang dari 100 persen.”
Ketegangan itu mencapai puncaknya pada Peristiwa 3 Juli (1946), sebuah peristiwa yang masih diliputi misteri sampai sekarang. Kemudian penyelesaiannya memang tipikal, seperti pada kasus konflik yang lain, dalam konteks hubungan sipil dan militer. Selalu ada kompromi atau bargaining pada pihak yang terlibat, termasuk yang terjadi pada Sjahrir dan Soedirman.
Selanjutnya kita bisa melihat dari catatan sejarah, bagaimana Sjahrir ikut mengatur protokoler ketika Soedirman datang ke Jakarta pada awal November 1946, guna berunding dengan tentara Belanda, soal gencatan senjata. Dari catatan yang ada, kunjungan itu merupakan yang pertama kali bagi Soedirman selalu Panglima Besar TNI, dan tampaknya juga yang terakhir, karena sampai meninggal (Januari 1950), Soedirman belum pernah datang lagi ke Jakarta.
Sjahrir yang saat itu memang berkedudukan di Jakarta (selaku PM), turut mendisain proses sambutan bagi Soedirman. Soedirman sengaja diturunkan di Stasiun Manggarai, bukan di Stasiun Gambir, meskipun hotel tempat Soedirman menginap, persis di seberang Stasiun Gambir. Sjahrir ingin mengangkat martabat Soedirman sebagai Panglima dari sebuah negara merdeka, salah satunya dengan cara mengatur rute perjalanan Soedirman.
Dalam perjalanan dari Stasiun Manggarai ke tempat hotelnya menginap, Soedirman dikawal oleh iring-iringan sejumlah besar prajurit TNI, sesuai protokoler selaku Panglima Besar. Dengan cara itu, sosok Soedirman sebagai Panglima, bisa dilihat langsung oleh tentara Belanda dan rakyat Jakarta. Begitulah, sejak turun di Stasiun Manggarai, kemudian saat rombongan akan menuju hotel, rakyat Jakarta menyambut antusias di sepanjang jalan, sembari meneriakkan pekik “Merdeka”.
Humanisme selalu aktual
Sebagaimana sudah disebut sekilas di atas, bahwa capaian utama Sjahrir adalah humanisme. Ajaran Sjahrir ini akan selalu aktual, terlebih bagi Indonesia hari ini, ketika kita melihat begitu banyak orang saling berburu kekuasaan. Dengan humanisme, hasrat kekuasaan bisa sedikit diredam, mengingat posisi humanisme berada di atas politik atau kekuasaan.
Bagi generasi milenial, kiranya ajaran Sjahrir juga akan selalu diterima, melalui dua karyanya yang monumental: Perjuangan Kita dan Renungan Indonesia. Menurut Ben Anderson, Perjuangan Kita merupakan “puncak karier” Sjahrir. Melalui buku ini pula, pembaca akan mengetahui, bagaimana dari segi gagasan Sjahrir berseberangan dengan Soekarno.
Kemudian buku kedua (Renungan Indonesia) merupakan karya yang sangat inspiratif. Bagaimana dalam situasi yang tertekan, dalam status sebagai “tahanan” dari pemerintah kolonial, Sjahrir masih sanggup menulis catatan yang indah, curahan renungannya terhadap negerinya yang sedang berjuang mencari jalan kemerdekaan. Karya ini berisi kumpulan surat-surat Sjahrir kepada (mantan) istrinya, yakni Maria Duchateau, sejak masih di penjara Cipinang (Jakarta Timur), hingga ke Banda Neira.
Melalui humanisme pula, ada titik temu yang lebih lestari antara Sjahrir dan Hatta. Bila dengan Soekarno, hubungan Sjahrir mengenal pasang -surut, tidak demikian dengan Hatta. Mereka dekat semata-mata karena gagasan, bukan asal-usul kedaerahan. Sebagaimana pernah terucap dari Sjahrir sendiri: tak punya hubungan batin dengan Minang.
Hatta dan Sjahrir memiliki perhatian yang sama, yakni pendidikan politik bagi rakyat. Oleh karenanya mereka berdua mengasuh media Daulat Rakyat, pada masa pergerakan, sebagai medium penyampaian gagasan mereka. Majalah tersebut berada di bawah Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru), organisasi yang utamanya bergerak pada “pendidikan sosial”. Bandingkan dengan PNI (versi Bung Karno), yang lebih menekankan pada konsolidasi massa.
Kelak setelah Indonesia merdeka, Sjahrir mendirikan partainya sendiri, Partai Sosialis Indonesia (PSI). Dari segi keanggotaan, partai ini memang relatif kecil, namun meninggalkan jejak jauh melampaui zamannya, melalui tokoh intelektual dan sastrawan, seperti Soedjatmoko, Sutan Takdir Alisjahbana, Chairil Anwar, Pak Cum (ayah Prabowo), Soebadio Sastrosatomo, Soe Hok-gie, Rachman Toleng, dan seterusnya.
Penulis : Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer (khususnya TNI AD). Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.