Senin, 27 Juni 22

Najamudin : Kelurahan harus Jadi Humas Pemkot

BOGOR – Anggota DPRD Kota Bogor Najamudin mengkritisi kepemimpinan Walikota Bima Arya Sugiarto yang disebutnya belum optimal menjawab keterbukaan informasi publik. Sebab, sejauh ini tidak ada humas di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bogor.

“Meskipun UU Keterbukaan Informasi Publik sudah terbit sejak tahun 2008 dan telah diaplikasikan sejak tahun 2010, tapi belum terasa optimal di Kota Bogor,” tandasnya kepada indeksberita.com saat tengah menjenguk pasien di RSUD, Jumat (12/2/2016).
Najamudin juga menyentil rutinitas Walikota Bogor yang kerap berkantor di kelurahan secara berpindah-pindah, belakangan ini.

“Idealnya ada target peningkatan kinerja dengan berkantor di kelurahan. Tapi, menurut saya, yang sudah dilakukan walikota juga belum membawa efek maksimal. Menurut saya, terkait keterbukaan layanan publik, setiap kelurahan harus diberdayakan untuk menjaring aspirasi masyarakat, mengingat selama ini perannya lebih cenderung pada permasalahan administratif,” tukasnya panjang lebar.

Seperti apa? Najamudin mengatakan, kantor kelurahan harus difungsikan mengemban peran kehumasan. Karena, lanjutnya, saat ini tidak sedikit masyarakat yang tidak paham sejumlah produk payung hukum daerah, diantaranya soal tata ruang, perizinan, kesehatan hingga pendidikan.

“Jika peran juru bicara program pemkot dan produk payung hukum itu ditugaskan kepada kelurahan, maka akan lebih efektif. Selain itu, kelurahan juga perlu dijadikan ‘rumah apirasi’ untuk menjaring aduan dan pendapat publik untuk menyempurnakan serap aspirasi selain melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) hingga kegiatan reses dewan, juga belum optimal,” urainya.

Tidak efektifnya keterbukaan informasi publik tidak ditampik Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bogor, Bambang Budianto. Sejauh ini, memang belum ada fungsi humas di tiap SKPD.

“Anggaran untuk sosilialisasi atau publikasi sekarang sudah tidak ada. Dan, saat ini disentralkan di Pemkot Bogor melalui Kantor Informasi Daerah (KID) saja,” tukas Bambang saat diwawancarai melalui telepon.

Sementara, saat media online ini mengkonfirmasi Bima Arya terkait tersendatnya peran keterbukaan informasi publik, tidak didapat jawaban dari telepon genggamnya. (eko)

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait