BOGOR – Memasuki musim penghujan, Ketua DPRD Kota Bogor, Untung Maryono minta jajaran aparatur kecamatan dan kelurahan siaga bencana. Hal itu dinilai perlu mengingat belakangan ini, hampir setiap hari hujan deras mengguyur dengan durasi yang cukup lama.
“Kontur tanah di Kota Bogor yang berundak dan banyaknya warga yang bertempat tinggal di bantaran sungai, perlu diingatkan soal kewaspadaan oleh pihak kecamatan dan kelurahan. Sebab, bukan tidak mungkin setiap waktu bahaya longsor serta banjir mengancam,” tukas Untung saat diwawancarai indeksberita.com di gedung dewan, Rabu (7/9/2016).
Ia mengatakan, ada beberapa titik rawan longsor di Kota Bogor. Potensi longsor di Kecamatan Bogor Selatan terdapat di 11 kelurahan, meliputi Kelurahan Cikaret, Empang, Bondongan, Batutulis, Pamoyanan, Cipaku, Genteng, Muarasari, Lawanggintung, Harjasari, Rancamaya, Bojongkerta, Mulyaharja dan Pakuan.
“Dari 11 kelurahan tersebut selain rawan longsor juga rawan banjir, yakni Kelurahan Lawanggintung, Harjasari, Empang, Bondongan dan Cikaret,” tuturnya.
Sementara, daerah rawan bencana longsor dan banjir di Kecamatan Bogor Tengah berada di daerah aliran sungai (DAS), yakni DAS Ciliwung, Cisadane, dan Cipakancilan meliputi Kelurahan Babakan Pasar dan Sempur yang padat penduduk. DAS Cisadane terutama di Kelurahan Paledang, Panaragan, dan Kebon Kelapa. Kemudian DAS Cikapancilan, terutama di Kelurahan Paledang dan Ciwaringin.
“Daerah DAS tersebut menjadi lokasi pemukiman cukup padat yang rawan longsor dan banjir saat musim hujan. Akan lebih baik pihak kecamatan atau kelurahan menyampaikan imbauan waspada dini agar warga tidak bermukim di DAS,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Masih menurutnya, dari data potensi bencana, di Kecamatan Bogor Utara merupakan lokasi rawan lokasi rawan longsor ada di dua kelurahan yakni, Kelurahan Kedunghalang dan Cimahpar. Sementara, area potensi banjir berada di Kelurahan Bantarjati, Kedunghalang, Cibuluh dan Ciparigi.
Sementara, Kecamatan Bogor Timur, beberapa lokasi yang rawan longsor dan banjir yakni di Kelurahan Katulampa, Baranangsiang, dan Sukasari, terutama di dekat DAS Ciliwung dan Cisadane.
“Memastikan kesigaan, akan lebih baik disiapkan tim reaksi cepat di kelurahan dan kecamatan yang berkoordinasi dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Tujuannya, bila diberadakan di kelurahan, dengan adanya jarak tempuh yang dekat memungkinkan dilakukan antisipasi dini,” ujarnya.
Masih menurutnya, lokasi rawan bencana longsor di Kecamatan Bogor Barat berada di Kelurahan Gunungbatu, dan Cilendek Barat. Selain tiga kelurahan tersebut, beberapa kelurahan lainnya juga rawan bencana longsor, karena wilayahnya berlereng dan tekstur tanahnya labil.
Di Kecamatan Tanah Sareal, lokasi rawan longsor dan banjir yakni di Kelurahan Tanah Sareal, Mekarwangi, Kedungbadak, dan Sukaresmi, terutama di DAS Ciliwung dan Cisadane.
“Dari tahun ke tahun, peta rawan bencana ini tidak mengalami perubahan. Jadi, lebih baik melakukan antisipasi dini kemungkinan bencana kepada warga yang menghuni DAS,” ujarnya.
Pada bagian lain, Wakil Walikota Bogor, Usmar Harimar mengatakan, sudah saatnya ada langkah yang komprehensif dalam penanggulangan bencana di Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor perlu segera mengeluarkan aturan atau Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai kawasan konservasi, atau paling tidak berada satu tingkat di bawahnya yaitu Peraturan Walikota (Perwali).
Nantinya, terang Usmar, Raperda kawasan konservasi atau Perwali itu akan dapat digunakan sebagai pencegahan dini akan ancaman bahaya bencana. Yaitu dengan mengalokasikan anggaran untuk membebaskan kawasan-kawasan konservasi dan merelokasi warga.
“Dinas teknis harus mulai melakukan identifikasi sesuai masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Misalnya dengan menggunakan peta rawan bencana yang telah disiapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan lainnya,” tuntas Usmar. (eko)
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.