Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, mengimbau kepada semua pihak agar dapat menahan diri terkait dinamika politik jelang pemilu dan pilpres 2019. Untuk itu MUI Jawa Barat meminta agar panitia deklarasi tagar 2019GantiPresiden yang rencananya akan digelar tanggal 11 Agustus 2018 di Bandung agar membatalkan acara tersebut.
Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Akhyar menuturkan, setelah mencermati perkembangan politik di Tanah Air terkait dengan jelang pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang akan berlangsung pada tahun 2019, pihaknya melihat bahwa kondisi sudah mulai memperlihatkan suhu yang agak memanas.
Menyikapi hal itulah maka Rafani mengatakan bahwa pihaknya mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk tidak mengadakan acara atau deklarasi pertahankan atau ganti presiden adalah semata-mata demi kemaslahatan umat.
“Terkait dengan perkembangan politik yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat akhir-akhir ini, maka kami MUI Jawa Barat menghimbau agar yang pro terhadap 2019 ganti presiden atau yang kontra agar dapat menahan diri demi kemaslahatan Umat,” ujar Rafani ,Rabu (1/8/2018).
Selain itu, deklarasi tagr 2019 Ganti Presiden tersebut juga bertepatan dengan Pawai Obor Asean Game 2018. Sehingga menurut Rafani kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengganggu kondusifitas wilayah baik selama rangkaian kegiatan Asian Games maupun sesudahnya sebaiknya dihindari dan tidak dilakukan.
“Deklarasi tagar 2019 ganti Presiden di Jawa Barat yang momentumnya juga bertepatan dengan penyelenggaraan Asian Games 2018. MUI Jawa Barat mengimbau, sekali lagi agar semua pihak dapat menahan diri dan memilih untuk tidak melaksanakan kegiatan baik yang pro maupun yang kontra deklarasi tagar 2019 Ganti Presiden tersebut sehingga kondusifitas wilayah Jawa Barat dapat kita jaga secara bersama-sama,” tuturnya.
Sementara itu Ketua MUI Jawa Barat Rachmat Syafei beralasan bahwa dikeluarkanya himbauan tersebut lantaran pihaknya tak ingin peristiwa di Bandara Hang Nadim,Batam yang terjadi baru-baru ini terulang di Jawa Barat.
Sebagaimana diketahui, pada Sabtu 28 Juli 2018 lalu, aktivis gerakan tagar 2019 ganti presden Neno Warisman dihadang masa yang menolak kedatanganya terkait deklarasi tersebut.
“Kami tak ingin kejadian di Batam terulang. Makanya setelah kamj mendengar informasi akan ada deklarasi (2019GantiPresiden) kami segera menggelar rapat dan hasilanya telah kami umumkan ke media,” ujar Syafei,Kamis (2/8/2018).
Syafei juga mengungkapkan jika himbauan tersebut telah ia tembuskan kepada seluruh pengurus MUI di wilayah Jawa Barat,pihak keamanan dan ormas-ormas islam yang ada di Jawa Barat. Berkumpul mengeluarkan pendapat,menurut Syafei adalah hak setiap orang,namun Syafei menegaskan bahwa demi kodusifitas Jawa Barat, pihaknya juga berhak mengeluarkan himbauan.
“Kami hanya menyampaikan kepada masyarakat, juga memberitahu kepada polisi bahwa kami sudah mengimbau hal ini. Kami tak mau ada keributan. Suasana kodusif harus dijaga,” pungkas Syafei.