Rabu, 25 Mei 22

Monitoring Proyek APBD Nunukan, Andre Pratama Temukan Beberapa Proyek Bermasalah

Pademi Corona tidak boleh menjadi alasan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan untuk tidak melakukan peninjauan (monitoring) terhadap beberapa obyek alokasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Para wakil rakyat tersebut seharusnya merasa bertanggung jawab atas realisasi dari dana yang bersumber dari APBN sehingga semaksimal mungkin harus tepat sasaran dan kegunaannya.

Apa yang sudah yang dilakukan oleh anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama dapat dijadikan contoh. Selama hampir 3 hari, ia sengaja meluangkan waktunya untuk melakukan monitoring dibeberapa proyek APBD yang ada Pulau Sebatik. Selain karena Sebatik adalah wilayah dari Dapilnya, Andre menilai bahwa sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, maka infrtatruktur yang dibangun di Sebatik harus mampu menyamai pembangunan Malaysia.

Memang Andre tak menemukan adanya proyek fiktif, akan tetapi terhadap beberapa proyek tertentu, Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut mendapati beberapa kerusakan maupun kurang sempurna dalam pengerjaannya.

“Sehingga ini akan menjadi catatan untuk kita sampaikan dalam sidamg nanti melalui Fraksi Demokrat agar segera ditindak lanjuti,” ujar tokoh Perbatasan yang terkenal vokal tersebut.

Diantanya, ungkap Andre, ia memukan adanya retakan di Pasangan Batu pada pekerjaan Pembangunan Box Culvert dan Siring Jalan Menuju Batu Lamampu. Selain itu, di Puskesmas Sungai Taiwan, ia mendapati adanya retakan dinding serta belum cukup nya timbunan tanah di Bagian IPAL

“Kita juga melihat ssesoris kloset duduk yang kurang sempurn dan wastafel tidak ada merk nya. Hal ini harus mesti kita cek kembali sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh rekanan,” tuturnya

Lebih lanjut Andre mengungkapkan bahwa saat ini, masih ada beberapa paket proyek yang masih berstatus terhutang dalam pembayaran. Sehingga ia minta agar pihak terkait melakukan pengecekan ulang dan kesesuaian volume pekerjaan sebelum dilakukan pembayaran 100%.

Terkait hal tersebut, Andre benar – benar minta keseriusan dan tanggung jawab semua pihak mengingat yang digunakan untuk membangun proyek – proyek tersebut adalah uang rakyat yang tentu harus ada pertanggungjawabanya. Sehingga menurutnya, sinergitas semua pihak benar – benar hal yang wajib apalagi terkesan abai termasuk dalam hal komunikasi dengan persoalan terkait.

” Kami benar – benar berharap kedepan OPD dapatt bersinergi dalam hal monitoring DPRD. Jangan sampai ada pejabat Pemerintah yang meminta kami menelpon Kontraktor nya kareja ini bukan kapasitas kami. Saya hanya mengingatkan, yang digunakan tersebut adalah uang rakyat, maka 1 rupiah pun mesti harus transparan dalam penggunaan dan tanggung jawabnya,” tutup Andre

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait