Jumat, 2 Desember 22

Menurut Panglima TNI, Neoliberalisme Lebih Berbahaya Ketimbang Komunisme

Jakarta – Neoliberalisme atau Komunisme, mana yang lebih berbahaya? Menurut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ancaman Neoliberalisme terhadap Pancasila jauh lebih berbahaya daripada Komunisme lewat Partai Komunis Indonesia (PKI).

Hal itu dikatakan Panglima, Kamis (2/6/2016), usai acara simposium “Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain” di Balai Kartini, Jakarta.

Menurutnya, ancaman Komunisme dan PKI di Indonesia telah diantisipasi lewat TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 yang melarang berkembangnya ideologi tersebut.

“Saya ingatkan kebangkitan PKI bukan hanya dilihat di permukaan, tapi di bawah permukaan. PKI berbahaya, tapi yang lebih berbahaya Neoliberalisme,” kata Gatot.

Ia mencontohkan Neoliberalisme yang mulai menyebar secara luas di beberapa tempat seperti di Eropa dan Amerika telah menyebabkan krisis kepercayaan di kalangan masyarakatnya. Akibatnya, banyak rumah ibadah seperti gereja mulai kosong dan tidak ada jemaatnya. Namun, bukan karena pindah agama.

“Dengan adanya proses ini, lama-lama orang jadi ateis. Akibatnya makin terbukalah dengan ideologi lainnya. Masuk ke Indonesia yang bisa berbahaya seperti individualisme, anarkisme bahkan komunis. Maka dari itu kita harus waspada,” ujarnya.

Di Indonesia, gejala itu nampak dengan menjamurnya tempat belanja modern yang menggantikan pasar tradisional yang merupakan tempat merekatkan persaudaraan masyarakat Indonesia yang dilandasi jiwa gotong royong.

“Pancasila kalau diperas jadi gotong royong. Gotong royong akan dihilangkan dengan menghilangkan publik area. Maka Presiden katakan hidupkan kembali pasar tradisional,” kata Gatot.

Lebih lanjut, Gatot menuturkan bahwa untuk menangani isu kebangkitan PKI tidak harus selalu dilihat secara fisik, misalnya dengan menghakimi tanpa proses hukum pihak yang dianggap menghidupkan kembali PKI karena menggunakan atribut-atribut berbau komunis.

Cara menindak oknum yang ditengarai memicu kebangkitan PKI, menurutnya adalah bisa dengan mencari akar permasalahannya. Misalnya dengan menelusuri penyebaran kaus berlambang palu arit.

“Cari misalnya kalau ada yang pakai kaus, dekati. Belinya di mana, bikinnya di mana lalu ditelusuri dengan mendatangi toko yang menjual atribut-atribut tersebut dan mencari tahu siapa saja yang memesan. Kita bekerja di bawah, di mana otaknya,” ujarnya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait