Jakarta – Polemik antar menteri Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) akhir-akhir ini, ditanggapi beragam oleh sejumlah pihak. Presiden Jokowi sendiri bahkan sempat menyinggung kembali soal itu kepada wartwan, di sela-sela meninjau persiapan KTT OKI di Gedung JCC Senayan, Jakarta, Jumat (4/3) malam lalu.
“Jangan meributkan sesuatu yang belum saya putuskan. Saya perlu banyak dengar dari kiri, kanan, atas, bawah. Kalau menyangkut jangka panjang, betul-betul saya perlu ada masukan,” tegas Jokowi.
Sebagaimana diketahui, belakangan ini sejumlah menteri secara terbuka berbeda pendapat dalam beberapa persoalan, antara lain:
Di mata anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dwi Ria Latifa, ribut boleh-boleh saja, tapi dalam rapat kabinet. “Kalau dalam kabinet sampai gebrak meja tidak apa-apa,” ujarnya pada sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (5/3). Tapi, ia mengingatkan bahwa ada DPR yang mengawasi jalannya pemerintahan.
Sementara, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survey Indobarometer, M. Qodari, saat ini ada dua jenis keributan. Ribut yang perlu dan rebut yang tidak perlu. Ribut pertama, menurut Qodari, misalnya, menteri yang mengomentari dan menyindir menteri lain.
“Tapi kalau ribut soal Blok Masela, ini perlu. Karena ada kaitannya dengan biaya operasional yang berkaitan dengan uang Negara,” ujar Qodari.
“Kedua, unsur manfaatnnya. Menurut saya bagus sekali. Saya berbeda pendapat bahwa ini gaduh. Gaduh yg positif bergizi tinggi seperti Blok Masela, masa depan freeport. Dengan seperti itu publik tahu mana kebijakan yg lebih baik. Nanti ujungnya keliatan seperti apa. Kalau debatnya hanya di kabinet saja, nggak tau kita,” ujarnya menambahkan.
Rizal Ramli yang terlihat sering ngepret sejumlah hal yang dianggapnya tidak pas, menurut Adhi Massardi, justru telah membawa dinamika baru dalam kabinet. “Jadi nggak ada masalah. Kehadiran RR dibarengi dengan tren sosmed, jadi akan ada hiruk pikuk,” ujarnya.
Menurut Adhi, sejak hari pertama memang ada resistensi kuat terhadap hadirnya Rizal Ramli di kabinet. “Pertarungan ini seperti el classico,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPP Pro Jokowi (Projo) Budi Ari Setiadi mengatakan, meskipun demokrasi mensyaratkan perbedaan pendapat dan pertarungan gagasan, tapi karena Indonesia menganut sistem presidensial maka keputusan tertinggi merupakan wilayahnya presiden.
“Dinamika yang terjadi sekarang ironis dan memprihatinkan. Biarlah masyarakat yg berdebat, jangan anggota kabinet. Kabinet jangan mempertontonkan perbedaan pendapat di muka publik,” ujar pria yang akrab dipanggil Muni itu.
Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Parera menilai, menteri dari kalangan professional justru lebih sering terlibat kegaduhan ketimbang menteri yang berasal dari partai politik.
“Yang menarik, kegaduhan yang terjadi adalah menteri yang berasal dari professional. Saya kaget,” ujarnya.
Andreas selanjutnya meminta Presiden Jokowi mengambil sikap terhadap menteri pembuat kegaduhan itu. Jangan sampai tidak ada punishment dari presiden terhadap mereka.
“Perlu diambil subtansi dari kegaduhan itu. Jangan sampai berakhir begitu saja. Harus dicari yang benar siapa, yang salah