Suhu politik pra pilkada di Kota Bogor semakin memanas. Hal ini dipicu oleh pernyataan calon Walii Kota Bogor petahana Bima Arya Sugiarto yang menuding batalnya pembangunan RSUD dan mangkraknya Masjid Agung gara-gara DPRD Kota Bogor. Sontak lintas fraksi di gedung dewan pun menempatkan Bima Arya jadi musuh bersama.
Reaksi para anggota dewan tak berlebihan, pasalnya proyek RSUD Kota Bogor itu, sudah di dorong oleh Badan Anggaran DPRD sebesar Rp72 Milyar. Da, anggaran itu pun disetujui oleh semua anggota dewan. Namun, pada tahun 2017 proyek yang sudah dianggarkan itu gagal. Meski gagal, DPRD Kota Bogor terus mendorong kembali untuk masuk di anggaran 2018 karena menyangkut kepentingan prioritas rakyat.
Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS, Jajat Sudrajat secara lugas menyampaikan bahwa hingga kini belum ada klarifikasi dari Bima Arya terkait pernyataannya pada salah satu stasiun tv swasta.
“Kami menyerahkan kepada Banmus untuk dibahas hari ini, Selasa (8/5/2018). Apa yang dikatakan Bima tak sesuai dengan fakta,” ujarnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Heri Cahyono mengungkapkan kekecewaannya karena Bima Arya seolah menyudutkan lembaga DPRD. Namun, Politisi Fraksi Golkar ini menilai bahwa yang terjadi merupakan kehilafan dan terpeleset lidah dari Bima Arya.
“Terkait adanya kegagalan lelang seperti pembangunan RSUD, itu bukan domain DPRD karena pelaksananya eksekutif,” tukasnya.
Keterangan keberatan atas tudingan Bima Arya ke dewan juga disampaikan Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PPP, Andi Surya Wijaya. Dikatakannya, cara komunikasi asal tuding ke lembaga dewan yang disampaikan Bima sangat tidak etis.
“Ada payung hukum juga yang harus dikaji, jadi tidak asal-asalan dewan setuju. Jika hal itu berbenturan dengan aturan tentu kita juga harus berhati-hati. Oleh karena itu, harus dibangun harmonisasi dan komunikasi politik yang baik antara Eksekutif dan Legislatif, karena memang kita juga sifatnya mitra,” jelasnya.
Sebagai informasi, reaksi dewan itu bermula dari pernyataan petahana yang menyebut gagal lelang dan mandeknya pembangunan RSUD gara-gara DPRD Kota Bogor. Keterangan Bima di forum debat publik, soal RSUD itu sudah dianggarkan untuk dibangun tahap kedua sehingga kelas tiganya banyak dan warga memiliki fasilitas yang lebih baik. Tetapi tidak disetujui oleh teman teman dewan di DPRD Kota Bogor.
“Oleh karena itu, tahun ini Pemkot Bogor membantu dan berusaha untuk mencari akses pendanaan yang lain, misal bisa melalui public private partnership jadi banyak pendanaan – pendanaan yang lain untuk membangun RSUD kedepan, Insya Allah,” kata salah satu Cawalkot Bogor tersebut. (ok)
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.