Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan akan menunggu hasil rekomendasi yang bisa berdampak positif dari penyelenggaraan simposium nasional antikomunisme bertajuk “Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain”.
“Penyelenggaraannya bagus dan tidak ada masalah di sana, kita tunggu juga rekomendasinya. Sekarang belum ada (rekomendasi) kan hari ini terakhir penyelenggaraan, mungkin seminggu lagi baru ke luar dari mereka,” kata Menteri Luhut saat ditemui di gedung Pusdiklat BPK-RI di Jakarta, Kamis (2/6).
Selanjutnya, sehubungan dengan adanya tudingan salah satu peserta simposium tersebut yang menyebut bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) telah bangkit dan menyusun kekuatan di dalam negeri, Menteri Luhut dengan tegas membantah pernyataan itu.
Kemenpolhukam mengaku tidak pernah menerima laporan dari anggotanya terkait adanya pergerakan baik berupa organisasi maupun perseorangan dari partai terlarang tersebut.
“Kita tidak terima laporan apa pun, kita kan punya ‘mata dan telinga’ dimana-mana. Tapi tidak ada laporan,” ujarnya.
Organisasi masyarakat yang tergabung dalam gerakan bela negara menyelenggarakan simposium nasional antikomunisme bertajuk “Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain”.
Simposium yang berlangsung di gedung Balai Kartini Jakarta, Rabu pagi itu merupakan acara tandingan dari simposium 65 yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu di Hotel Arya Duta, yang dinilai memfasilitasi munculnya kembali paham komunisme di Indonesia.
Ormas yang terlibat dalam agenda tersebut antara lain FKPPI, Pemuda Pancasila, GP Ansor, FPI, HMPI, HMI, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, GPII, Pemuda Panca Marga, serta sejumlah saksi sejarah yang pernah terlibat atau mengetahui peristiwa terkait PKI pada masa lalu.
Ormas-ormas tersebut juga berencana akan menggelar apel akbar yang berlangsung di sekitar Istana Negara guna menyampaikan pesan antikomunisme pada hari Jumat, 3 Juni 2016.