Jumat, 9 Desember 22

Menkumham: Ini Bukan Perppu Kebiri

Jakarta – Menteri.Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bukan Perppu Kebiri.

Menurut Menkumham hal pokok dalam Perppu adalah pemberlakukan pemberatan pidana, pidana tambahan, dan tindakan lain, yang akan dikenakan kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual.

Hal itu akan berlaku terutama apabila pelaku tersebut merupakan orang-orang yang harusnya menjadi pelindung dan memberi teladan bagi korban atau kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Disamping itu, pemberatan hukuman, pidana tambahan, dan tindakan lainnya ini juga dikenakan apabila dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, atau mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Laoly menambahkan, Perppu ini adalah tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksudkan untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

“Jadi ini bukan Perppu Kebiri”, ujar Menteri Laoly di Istana Negara, Rabu (25/5/3016).

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait