Rabu, 6 Juli 22

Menkominfo Bantah Hoax Tentang Biaya Registrasi Ulang Kartu Prabayar

Maraknya broascat hoax serta postingan di media sosial menentang kebijakan Kemeterian Komunikasi dan Informasi yang mewajibkan semua pelanggan kartu Prabayar melakukan registrasi ulang dengan memasukan NIK dan NKK sedikit banyak telah menimbulkan kebingungan di masyarakat. Apalagi dalam beberapa broascart yang beredar, pengguna dikenakan biaya registrasi ulang kartu prabayar.

Tak sedikit pula broascart maupun postingan di media sosial yang mengatakan bahwa registrasi kartu prabayar adalah bagian dari politik Pilpres 2019.

Terkait dengan maraknya broascart tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo mengungkapkan bahwa masyarakat tak perlu khawatir soal kewajiban registrasi ulang itu.

Menurut Tjahyo, kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam dengan mewajibkan semua pelanggan – pengguna kartu Prabayar untuk registrasi ulang adalah sebuah langkah yang baik. “Kuncinya ada di nomor induk kependudukan (NIK), saya kira ini tujuannya baik untuk mendata. Untuk itu masyarakat tak perlu khawatir soal kewajiban registrasi ulang itu,” ujar Mendagri, Jumat (3/11/2017) di Jakarta.

Namun, Mendagri juga menegaskan jika ada pelanggan-pengguna kartu prabayar menggunakan nomor telephon selulernya untuk hal-hal yang mengkhawatirkan, itu akan akan dipastikan mempersulit ruang gerak mereka.

“Kalau kita gunakan hal baik saling bertukar informasi dengan wajar, tidak melanggar hukum, saya kira kenapa takut,” tandas Tjahjo.

Sementara itu, terkait broascat yang menyebutkan bahwa pelanggan dikenakan biaya saat registrasi ulang, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara ketika dikonfirmasi indeksberita.com menegaskan bahwa hal itu adalah hoax serta menyesatkan.

Bahkan Menkominfo berjanji akan menindak tegas terhadap operator yang terbukti membebani pelanggan dengan biaya dalam registrasi tersebut.

“Saat melakukan regitrasi, pengguna kartu -Sim prabayar tidak dikenakan biaya. Apabila ada yang dikenakan biaya, mohon bantu kami untuk menyebutkan nama,nomor ponsel dan nama operator serta waktu regitrasi untuk kami proses ke operatornya,” tegas Rudi, Jumat (3/11/2017) malam.

Dari pantauan redaksi, walau broascat hoax masih beredar, namun masyarakat cukup antusias melakukan registrasi ulang kartu prabayar mereka. Dari Humas Kementerian Komuniaksi dan Informatika diperoleh informasi, hingga saat ini tercatat sudah ada 35.004.041 pelanggan yang meregistrasi kartu prabayar mereka.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait