Menko Polhukam Kembali Ingatkan Pentingnya Netralitas ASN, TNI dan Polri dalam Pilkada Serentak

Seluruh penyelenggara negara atau Aparat Sipil Negara (ASN) dan aparat keamanan (TNI dan Polri), harus bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak yang akan dilaksanakan pada 27 Juni mendatang. Keharusan netralitas ASN, TNI dan Polri dalam pilkada serentak, dinyatakan oleh Menteri Kordinator Politik Hukim dan Hak Azazi Manusia, Wiranto kepada awak media

Menurut Wiranto, penyelenggara negara dan aparat keamanan tidak boleh memihak dalam kegiatan politik. Ia yakin netralitas ASN, TNI dan Polri menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pilkada serentak

“Polri, TNI dan ASN harus netral karena netralitas adalah kunci keberhasilan,” kata Menko Polhukam usai menggelar rapat koordinasi lintas sektoral tentang kesiapan pengamanan Pilkada serentak di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Menurut Wiranto, netralitas TNI, Polri dan ASN akan menciptakan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada. Oleh karena itu, ia meminta kepada aparat keamanan dan petugas pilkada untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai undang—undang. Wiranto juga meminta semua pihak untuk mewaspadai praktik-praktik kecurangan menjelang Pilkada diantaranya politik uang hingga serangan fajar maupun serangan senja.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pihaknya mencatat ada sekitar 500 pelanggaran yang terjadi terkait netralitas ASN. Untuk kasus pidana, Bawaslu menyerahkannya kepada kepolisian. Sedangkan untuk masalah administrasi maka diserahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Untuk KASN sudah sangat responsif menanggapinya dan mereka sudah memberikan rekomendasi ke pejabat PPK di daerah. Jadi tinggal PPK yang menindaklanjuti rekomendasi tersebut,” kata Abhan.

Hadir dalam rapat tersebut Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Ketua KPU Arief Budiman.