Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia Akan Suarakan Isu Palestina

Melalui voting dalam sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York pada hari ini Jumat (8/6/2018), Indonesia kembali terpilih untuk kali keempat untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB  periode 2019-2020 setelah sebelumnya Indonesia juga sempat menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan 1873-1974, 1995-1996 dan terakhir tahun 2007-2008.

Dalam pemungutan suara tersebut, Indonesia berhasil mendapatkan 144 dari dua pertiga suara anggota Majelis Umum PBB, atau 126 negara sementara Maladewa yang menjadi pesaing Indonesia memperoleh 46 suara. Dalam hal ini Indonesia akan menggantikan Kazakhstan yang masa keanggotaannya akan berakhir pada 31 Desember 2018.

Dalam menggalang dukungan sebagai anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap kali ini, selain Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Indonesia juga mengirimkan tiga Utusan Khusus Presiden RI Joko Widodo yakni Mantan Menlu RI Nur Hassan Wirajuda, Mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi, serta Mantan Kepala BKPM Mahendra Siregar.

Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi mengungkapkan bahwa pasca terpilihnya untuk masuk dalam keanggotaan tidak tetap DK PBB, Indonesia akan mengedepankan isu Palestinya sebagai agenda pokoknya.

“Alhamdulillah di dalam Majelis Umum PBB, Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB mewakili kawasan Asia-Pasifik menggantikan Kazakhstan yang masa keanggotaannya akan berakhir pada akhir 2018. Isu Palestina akan menjadi perhatian Indonesia selama Indonesia menjadi anggota di Dewan Keamanan PBB,” ujar Menlu Retno dalam video conference dengan wartawan di Kememterian Luar Negeri, Jumat (8/6/2018).

Selain itu, Menlu Retno memaparkan hal lain yang bakal diusung Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB yakni memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global untuk menyelesaikan konflik secara damai.

“Juga meningkatkan kapasitas peran pasukan perdamaianPBB, termasuk peran perempuan serta meningkatkan sinergi antar-organisasi kawasan dengan DK PBB dalam menjaga perdamaian. Disamping itu Indonesia juga mendorong kemitraan global agar tercapai sinergi untuk berkontribusi pada agenda pembangunan PBB 2030,” paparnya.