Tahun 2015 ini sejak awal terasa cukup berat dalam sisi ekonomi maupun politik yang dirasakan oleh publik. Dinamika politik akibat dari rasa tidak puas terhadap hasil pilpres bulan Juli 2014. Dinamika pilpres berlanjut dalam pertarungan untuk mengambil kekuasaan / kepemimpinan di DPR, lalu di awal 2015 kegaduhan dimulai dengan pemilihan Kapolri dan kriminalisasi KPK.
Pertarungan politik lebih berat dan kegaduhannya lebih terasa, bukan hanya karena oposisi yang tergabung dalam KMP sangat ngotot, juga karena presiden dan partai pendukung utamanya tidak berpengalaman dalam mengelola kekuasaan. Jokowi jelas belum berpengalaman pada saat itu, demikian pula halnya dengan PDI Perjuangan sebagai partai pendukung utama. PDI Perjuangan sudah terlalu lama menjadi partai oposisi, sehingga terkesan sudah terbiasa menjadi oposisi dan lupa bahwa sudah berkuasa.
Dinamika akibat dikotomi KIH dan KMP pelan-pelan mulai mereda saat PAN kemudian secara terbuka bergabung dalam kubu pemerintah pada bulan September 2015. Kondisi ini berbeda saat pengurus Golkar Agung Laksono menunjukan keinginan besarnya untuk masuk dalam pemerintahan. Partai Golkar masih solid dalam KMP, sehingga sifatnya hanya “sekadar mengganggu” saja. Masuknya PAN dalam pemerintahan membuat konfigurasi suara dukungan di parlemen menjadi berubah. Setelah September 2015 masih ada kegaduhan, penyebabnya justru karena dari dalam tubuh kekuasaan sendiri (kasus Freeport dan Lino).
Perjalan politik 2015 ini satu sisi akan menambah ketrampilan politik presiden Jokowi untuk mengelola dinamika. Tapi di sisi lain tentu dinamika itu perlu dikelola agar tidak mengganggu kerja-kerja pembangunan. Apalagi tahun 2015 adalah tahun yang terberat, akibat kondisi ekternal, seperti penguatan ekonomi AS, neraca perdagangan yang tak seimbang dengan China. Di sisi internal, penyerapan belanja pembangunan yang lambat, subsidi yang tak tepat sasaran, harus dicari jalan keluarnya.