Rabu, 7 Desember 22

Menetap di Istana Bogor, Jokowi Tidak Terganggu Kunjungan Masyarakat

BOGOR – Sambut Hari Jadi Bogor (HJB) ke-534, Pemerintah Kota Bogor kembali membuka Istana Untuk Rakyat (Istura) mulai dari tanggal 24-26 dan 30-31 Mei 2016. Hingga saat ini tercatat lebih dari 10 ribu peserta yang sudah mendaftar.   Presiden RI, Joko Widodo dan keluarga yang saat ini sehari-hari menetap di Istana Bogor dikabarkan tidak terganggu dengan adanya Istura.

“Selama digelar Istura, Presiden dan keluarga tetap di Istana, tidak ada rasa terganggu,” tukas Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokoler Istana Kepresidenan Bogor, Endang Sumitra kepada indeksberita.com, Rabu (25/5/2016).

Sejauh ini, Presiden memang belum berkesempatan bertemu masyarakat. Namun, tidak menutup kemungkinan nantinya Presiden Jokowi menyapa masyarakat yang sedang berkunjung ke Istana Bogor.

“Yang pasti, Presiden tidak merasa terganggu warga berkunjung ke Istana Bogor, dan kemungkinan presiden juga akan menyapa atau bertatap muka dengan masyarakat,” lanjutnya.

Berdasarkan hasil rapat yang digelar panitia Istura bersama Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokoler Istana Bogor serta perwakilan Pasukan Pengamanan Presiden di Gedung Anno, Istana Bogor, sudah diputuskan rute dan pembentukan pos pengamanan dan pengarah bagi pengunjung Istura. Masyarakat hanya diperbolehkan mengelilingi halaman depan dan belakang Istana Bogor. Para peserta Istura terlebih dahulu berkumpul di pos pemberangkatan yang berada di halaman Balikota Bogor. Selanjutnya, dengan berjalan kaki, peserta akan masuk melalui Pintu II Istana Bogor dan diperiksa oleh petugas pengamanan.

“Peserta yang berkunjung akan diarahkan menuju halaman depan istana. Kemudian, peserta diarahkan ke halaman belakang istana hingga tiba di Museum Balai Kirti. Selanjutnya peserta dapat keluar melalui Pintu III istana,” tukasnya.

Sementara, terkait larangan, peserta dilarang membawa tas besar dan kamera. Pengunjung juga tidak diperkenankan memakai celana jeans, kaos oblong dan sandal jepit.

“Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Istana, tahun ini pengunjung bisa masuk Istana melalui pintu belakang. Kemudian pengunjung juga bisa masuk ke Balai Kirti, Musium Zoologi, Musium Botani, Musium Perjuangan dan Musium Peta. Terkait pengamanan, panitia sudah berkoordinasi dengan Kepolisian, Satpol PP, DLLAJ dan RAPI Kota Bogor,” tukas Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Bogor Shahlan Rasyidi.

Sebagaimana diketahui, sejak resmi menjadi Presiden RI, Joko Widodo memutuskan untuk tinggal di Istana Kepresidenan Bogor. Dari jajaran nama Presiden RI, hanya Jokowi yang memilih tinggal di sana.

Tiga hari yang lalu, Minggu (22/5/2016), pukul 16.30 WIB, Presiden RI Jokowi juga menerima Pangeran Kerajaan Arab Saudi Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud di Istana Bogor. Pada pertemuan yang dikabarkan tidak lebih dari satu jam tersebut, Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno, Menlu Retno LP Marsudi, dan Menteri ESDM Sudirman Said juga mengajak Alwaleed menunjukkan pemandangan dari Istana yang hanya berbatasan danau dengan Kebun Raya Bogor di mana banyak warga berekreasi.

Jokowi memang beberapa kali pernah mengungkapkan kesukaannya terhadap Istana Bogor. Udara yang sejuk dan lokasinya yang asri menjadi alasan Jokowi betah tinggal di Istana warisan Belanda itu. Selain itu, kehadiran rusa-rusa yang dahulu didatangkan dari Nepal dan tetap terjaga hingga saat ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi Jokowi. (eko)

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait
  1. P Jokowi di Istana, tolong dengar keluhan rakyat kecil…

    Saya melaporkan INDONESIA DARURAT PELAYANAN PUBLIK NASIONAL.
    Detil pengaduan bisa dilihat pada : http://sudirman64.blogspot.co.id/
    Perihal : PT. KINANSYAH ADI JAYA LAND, Developer Perumahan di Jl. Kaliurang No.7 Sumbersari Jember Jatim Kode pos 68121, melumpuhkan Pelayanan Publik Pemerintah dengan segala cara mendikte, menghasut, menguasai, mengendalikan para aparat serta meneror, menipu, mengancam tanpa peduli terhadap keselamatan dan kelangsungan hidup usaha orang lain, termasuk mencatut nama petugas TER Kodim, Instansi Kodim, Scaba serta memperalat seorang Danramil.
    Hal ini jelas merendahkan Martabat dan Kewibawaan Pemerintah dimata publik, sehingga akhirnya Pemerintah di Jember tidak mampu memberikan pelayanan publik dg baik.

    Pelayanan Publik yang diharapkan P Jokowi, tidak mampu ditranformasikan kebawah oleh Pemerintah, sehingga untuk menyampaikan sebuah pengaduan saja, saya harus menulis surat sangat panjang dan melelahkan serta memakan waktu yang lama, sebagai mana pengaduan saya, yang telah saya kirim sejak 17 Agustus 2015 belum bisa diselesaikan.

    Jika demikian hal nya, bagaimana Pemerintah akan melayani rakyat yang tidak memahami surat menyurat dan teknologi serta rakyat buta huruf yang tertindas ?

    Demikian mohon perhatian untuk ditindak lanjuti, terima kasih.

    Jember, 8 Maret 2017
    Salam Revolusi Mental

    Sudirman
    Jl. Thamrin muka ktr desa Ajung kalisat Jember Jawa Timur
    HP : 081336763020, Email : sudirmans@outlook.com

  2. Jember, 19 Desember 2016

    Kepada, Yth :
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
    Bpk Presiden Joko Widodo beserta Bpk Menteri Menteri Kabinet Kerja.

    Saya melaporkan seorang Oknum Perusak Pelayanan Publik Pemerintah ke Instansi dan Kementerian terkait sejak tgl 17 Agustus 2015, namun sampai kini belum bisa selesai.
    Dimana Aparat yang katanya akan melayani Publik itu ?

    PT. KINANSYAH ADI JAYA LAND, Developer Perumahan di Jl. Kaliurang No.7 Sumbersari Jember Jatim Kode pos 68121, melumpuhkan Pelayanan Publik Pemerintah dengan segala cara mendikte, menghasut, menguasai, mengendalikan para aparat serta meneror, menipu, mengancam tanpa peduli terhadap keselamatan dan kelangsungan hidup usaha orang lain, termasuk mencatut nama petugas TER Kodim, Instansi Kodim, Scaba serta memperalat seorang Danramil.

    Hal ini jelas merendahkan Martabat dan Kewibawaan Pemerintah, khususnya TNI AD dimata publik, sehingga akhirnya Pemerintah di Jember tidak mampu memberikan pelayanan publik dg baik.

    Kepala BPN Jember ( Djoko Susanto SH Oknum PUNGLI ) memeras, mengancam dan memblokir dg semena mena terhadap proses pemecahan sertifikat, dg perintah lesan ke Notaris karena tanah saya dianggap bermasalah berdasarkan laporan Lurah dan P Kampung tegalgede, padahal informasi tsb terbukti tidak benar dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.

    Dan setelah pengaduan saya dipublikasikan oleh Team Lapor ! saya mendengar bahwa Kepala BPN Jember telah dimutasi dan meskipun telah diganti pejabat yg baru, pengaduan saya sampai saat ini tetap tidak diproses dan diabaikan.

    Penyidik POLRES Jember meremehkan surat pengaduan, meskipun sudah menerima surat dari KOMPOLNAS ( No. Registrasi 1722/16/RES/IX/2016 )  yg memerintahkan Kapolda Jatim untuk menindak lanjuti pengaduan saya dalam tempo yg tidak terlalu lama.

    Begitu Juga surat dari KOMNASHAM RI ( No : 1.559  & 1560/K/PMT/IX/2016 ) yang meminta Kabid PROPAM POLDA dan Kakanwil BPN Jatim untuk memproses surat pengaduan saya dengan tembusan Kapolres Jember/ Irwasda Polda Jatim/ Irwasum Polri dan Kepala BPN Jember/ Menteri ATR BPN tidak ditanggapi dan diabaikan.

    Saya juga menanyakan, apakah jika seorang PNS sudah pindah ke kota lain tindakan kriminalnya tidak bisa diproses ? penyidik Polres Jember diam tidak mampu menjawab dan 2 hari kemudian malah mengancam saya : ” Awas kalau lapor macam macam ! ”
    Ironisnya lagi, para pejabat Pelayan Publik di Jember tutup mata pada pengaduan saya ini.

    Hal ini terjadi karena Developer dengan mudah dapat mengendalikan, menguasai dan memperalat aparat Pelayanan Publik Pemerintah di Jember, dalam melakukan persaingan usaha tidak sehat, demikian kronologi singkat pengaduan saya.

    Detil pengaduan tertera pada http://sudirman64.blogspot.co.id/

    Catatan dari pengaduan ini, sbb :

    Kementerian ATR BPN memberikan Pelayanan Publik sangat buruk, arogan dan tidak profesional, surat dari Team Lapor ! yg dikirimkan sebagai laporan ke Kementerian ATR BPN untuk menyelesaikan pengaduan, tidak dijawab dengan tuntas, bahkan berkas pengaduan saya dinyatakan hilang oleh Kementerian ATR BPN meskipun telah dikirim Team Lapor ! beberapa kali sebelumnya, sedangkan pada website Lapor ! surat surat pengaduan saya bisa dilihat dg mudah.

    Begitu juga Polri memberikan Pelayanan Publik sangat buruk, surat dari Team Lapor ! yg dikirimkan berkali kali sebagai laporan ke Kepolisian RI untuk menyelesaikan pengaduan, tidak dijawab sama sekali, begitu juga Email yg saya kirimkan ke mabes Polri ditujukan untuk Kapolri, berulang kali tidak dijawab, jika begitu bagaimana Polri akan melayani rakyatnya ?
    Sedangkan slogan Polri adalah melayani, mengayomi dan melindungi rakyat.
    Pelayanan bukan hanya merupakan slogan slogan saja, ini sangat ironis.
    Apalagi yg dikirim ke TNI, surat dari Team Lapor ! tidak dijawab sama sekali.
    Hal ini sangat arogan dan melukai hati rakyat.

    Terkait dg Pelayanan Publik tsb, saya menyimpulkan ada tiga hal yang salah pada system Pemerintahan yg harus dibenahi dan mendapat perhatian serius dari Presiden sbb :

    1. System Pelayanan Publik ,

    contoh : untuk mendongkrak mutu pelayanan publik, Bpk Presiden Jokowi sampai mengganti Kapolri baru, guna mereformasi pelayanan Kepolisian, namun kenyataanya dibawah pelayanan Polri masih tetap seperti itu itu saja, tidak Humanis dan tidak berprespektif HAM sebagaimana himbauan Presiden, reformasi yg dilakukan tidak sampai kebawah.

    2. System Komunikasi Publik,

    Dari informasi diatas jelas memperlihatkan bahwa antar lembaga tidak terjalin komunikasi yg baik karena Kewenangan yg dimiliki sama tingkatnya.
    ( keterangan lebih jauh ada pada surat no.17 dibawah )

    3. System Kewenangan Lembaga pemantau Pelayanan Publik,

    Tingkat kewenangan yg dimiliki oleh Lembaga Pemantau Pelayanan Publik harus berbeda, harus lebih tinggi dari Lembaga yg diawasi untuk melayani publik.
    contoh : Team LAPOR ! ( SP4N ) dan Komnasham yg berfungsi untuk memantau Pelayanan Publik Pemerintah harus diberi kewenangan lebih, kalau perlu bisa mencopot secara langsung aparat sampai pada tingkat provinsi ( Kapolda, Pangdam dan Gubernur ), begitu juga pada tingkat Kementerian yang dianggap melalaikan pelayanan Publik, sehingga surat laporan yg disampaikan tidak bisa diremehkan/ diabaikan begitu saja oleh para aparat pelayanan publik di lembaga Pemerintahan yang lain.

    Kalau surat rekomendasi dari Team Lapor ! dan Komnasham saja bisa diabaikan dg mudah, bagaimana dg nasib surat pengaduan rakyat kecil ?

    Harus dipahami oleh seluruh jajaran aparat pelayan publik bahwa jika mengabaikan surat rekomendasi dari sebuah Lembaga Pemerintah berarti telah melanggar hukum karena meremehkan, merendahkan dan merusak/ mencoreng martabat dan Kewibawaan Pemerintah itu sendiri serta menghambat program kerja Pemerintah.

    Maka jika ada aparat yang masih bermain main dg pelayanan publik seperti ini, hanya berorientasi pada kepentingan pribadi/ kelompok /Lembaga tertentu, hanya beralasan untuk menjaga jiwa korsa dengan mengorbankan kepentingan Nasional, harus ditindak tegas.

    Jika hal ini tidak dilakukan (point. 3) maka Pemerintah tidak akan mampu memberikan mutu pelayanan publik yg lebih baik dan akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap semua pelayanan publik yg disediakan oleh Pemerintah akan lenyap.

    Sekali lagi untuk menjaga Kewibawaan Pemerintah, saya berharap kepada Presiden Joko Widodo agar segera memberi kewenangan yg lebih tajam kepada Lembaga Lembaga Pemantau Pelayanan Publik Pemerintah, agar Pemerintah disegani dan tidak diremehkan oleh para aparat Pelayan Publik pada Lembaga yang dipantau ( TNI, POLRI, BPN, dll ).

    Hal ini perlu segera dilakukan karena Lembaga pengawas yg ada ( Kompolnas, Propam Polri, Inspektorat inspektorat pusat, wilayah dan daerah, dll ) lemah dan tidak mampu menjawab pengaduan publik.

    Demikian, mohon ditindak lanjuti,
    Atas perhatiannya saya berterima kasih.

    Salam Revolusi Mental

    Sudirman
    Jl. Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember Jawa Timur
    HP : 081336763020, Email : sudirmans@outlook.com