Velix V. Wanggai mantan staf pada Kantor Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menulis status Facebook usai hiruk pikuk Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyidangkan Setya Novanto. Statusnya menohok: “Sekarang Rakyat Papua dapat apa?” Semua orang mengerti, dalam kasus “Papa Minta Saham”, Ketua DPR RI Setya Novanto mengobral janji membagi-bagi saham PT Freeport di Papua.
Selama ini Papua selalu dilihat sebelah mata. Saat Tolikara membara seluruh negeri mencerca. Orang lebih peduli tempat ibadah daripada nyawa orang Papua. Ketika puluhan anak Papua meregang nyawa di pedalaman, seolah tak ada yang berduka. Giliran soal harta kekayaan alam Papua di Timika semua merasa memiliki Papua. Sesungguhnya cara memandang sebagian orang Indonesia tak jauh beda dengan Belanda saat menjajah Indonesia. Penjajah hanya peduli dengan kekayaan alam, persetan dengan penghuninya.
Pemerintah dan masyarakat Indonesia umumnya melihat Papua karena alamnya yang kaya, bukan karena manusianya. Banyak terjadi pelanggaran HAM di tanah ini, namun sedikit yang diselesaikan. Ketika anak-anak muda Papua melakukan aksi unjuk rasa di beberapa kota, publik balik menuduh: dasar separatis tak tahu terima kasih. Tuduhan seperti itu pernah dialamatkan kepada para pemuda Timor Leste 17 tahun lalu.
Tentu kita masih ingat, sekitar 17 tahun lalu Australia (berbalik) mendukung Timor Leste merdeka. Salah satu sebabnya Australia tergiur cadangan minyak di Celah Timor. Daripada ribut melulu berurusan dengan Indonesia, lebih baik mendukung negara baru yang belum pengalaman. Hingga 2019, dipastikan Indonesia ribut terus soal apakah kontrak dengan Freeport dilanjutkan. Tak ada yang bisa menduga apa yang bakal terjadi nanti. Bagaimana jika Amerika Serikat memilih jalan Australia mendukung Papua merdeka demi terus menguasai emas Freeport?
Ke Papua Tepati Janji:
Presiden Jokowi mempunyai pendekatan berbeda – dari presiden sebelumnya – dalam mengangani Papua. Saat masih capres, Jokowi memulai perjalanan kampanye dari Papua. Belum lama dilantik menjadi presiden, ia menghadiri Natal Nasional 2014 di Jayapura. Sampai akhir 2015, sejumlah pembangunan telah dituntaskan seperti pasar untuk mama-mama, bandara dan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi. Jokowi menargetkan jaringan darat antarkabupaten di Papua dan Papua Barat terhubung 2018. Jaringan ini diyakini mampu menggerakkan perekonomian warga setempat. Presiden yakin, selain menggerakkan perekonomian, pembangunan di Papua dapat meredakan kasus kekerasan yang kerap terjadi. Kuncinya adalah pendekatan pembangunan.
Staf Khusus Presiden Bidang Papua Lenis Kagoya menilai kunjungan Presiden Jokowi ke Papua menutup tahun 2015 berdampak positif. Dalam kunjungan itu presiden mengunjungi tujuh lokasi, Merauke, Wamena, Timika, Nduga, Sorong, Sorong Selatan, dan Raja Ampat. Dia mengharapkan tak ada lagi perasaan orang Papua yang mengatakan dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Pembangunan saat ini telah menyentuh Papua. Negara hadir, tak hanya dalam bentuk TNI dan polisi, melainkan pembangunan. Menurut presiden, semakin sering berkunjung ke Papua, dia semakin paham persoalan yang dihadapi warga Papua dan Papua Barat.
Namun, bagi rakyat Papua, persoalan utama bukan seberapa banyak Jokowi mengunjungi Bumi Cendrawasih. Tetapi, apakah agenda yang dibawa Jokowi ke Papua bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Papua? Jika melihat janji Jokowi terhadap Papua, Jokowi menyadari memang ada konflik di Papua. Komitmen pemerintah membangun Papua sudah terlihat jelas (berbagai proyek infrasturtur sudah mulai dikerjakan). Saat ini giliran bagaimana orang Papua membuka hati untuk Jokowi yang sudah menghadirkan negara – berupa pembangunan – di tengah masyakarakat Papua.
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah lama menyiapkan sumber daya manusia menghadapi perkembangan percepatan pembangunan di daerah yang menurut Jokowi “surga kecil yang jatuh ke bumi” ini. Sebanyak 29 pegawai negeri sipil, termasuk Sekretaris Daerah, saat ini tengah menimba ilmu di Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Apa yang dilakukan Pemkab Raja Ampat merupakan jawaban terhadap masa depan Papua Barat (khususnya Raja Ampat).
Upaya lain dilakukan pemerintahan Jokowi menjadikan Papua sebagai wilayah terbuka, dengan makin memberikan ruang bagi jurnalis (termasuk asing) untuk meliput di sana. Tetapi kebijakan presiden ini kurang diapresiasi oleh aparat TNI. Di kalangan TNI, Papua masih dianggap daerah panas yang wajib sterilkan, dan karena itu harus dijauhkan dari awak media.
Selanjutnya, agar lancar dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua, Jokowi harus mampu mengendalikan militer. Sudah bukan rahasia lagi, Papua itu seperti kawah Candradimuka bagi para perwira sekaligus semacam ATM. Penugasan di Papua, apalagi di kawasan Freeport selain menantang, juga mendatangkan uang. Di sanalah penugasan yang menjanjikan karier seorang prajurit, sekaligus menjanjikan imbalan yang lumayan. Seperti kata George J. Aditjondro, “TNI ke Papua membawa M16, pulang dari Papua membawa 16M.”