Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyetujui adanya kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) di Pemilu 2019, namun terkait dengan jumlahnya belum ditentukan.
“Kalau mau meningkatkan kualitas pemilu maka perlu ada peningkatan ambang batas parlemen. Kalau mau dibuat jangka panjang, jangan UU Pemilu tiap lima tahun sekali diganti,” kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (19/1).
Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini menjelaskan, pemerintah pada prinsipnya setuju untuk peningkatan kualitas pemilu legislatif sehingga jumlah PT juga harus ditingkatkan. Namun dia enggan merinci jumlah kenaikan PT itu tetapi yang penting ada kenaikan jumlah PT.
“Kami tidak mempermasalahkan apakah kenaikan PT 4 persen, 9 persen, dan 10 persen namun yang penting ada peningkatan,” ujarnya.
Dia menjelaskan keinginan pemerintah untuk meningkatkan PT tidak terkait langsung dengan wacana penyederhanaan partai politik.
Karena menurutnya, yang menentukan parpol gagal atau berhasil lolos PT adalah masyarakat sehingga yang dibutuhkan adalah kerja keras partai mendulang suara konstituen.
“Untuk parpol yang mau lolos PT, harus melakukan konsolidasi mulai dari sekarang,” katanya.
Tjahjo mengatakan dalam pelaksanaan Pemilu yang penting adalah partisipasi masyarakat maksimal, tidak ada politik uang, dan rekrutmen anggota legislatif berlangsung aspiratif.
Namun, Tjahjo mengatakan untuk ambang batas parpol mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden atau “presidensial treshold” masih tetap ideal seperti yang diajukan pemerintah yaitu 20 persen perolehan kursi atau 25 persen perolehan suara nasional.