Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sekretariat Bersama Rakyat (LBH SEKBER), Ridwan Darmawan minta politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul untuk tidak asal ngawur bicara mengenai aksi penolakan masyarakat Bali (ForBALI) terhadap proyek reklamasi Teluk Benoa. Menurut Ridwan, sebagai wakil rakyat, Ruhut mestinya mempelajari terlebih dahulu persoalan itu dan menyerap aspirasi rakyat Bali secara baik.
Ia menyesalkan berbagai pernyataan Ruhut tentang proyek tersebut yang justru terkesan meresahkan, provokatif, dan tidak mencerminkan posisinya sebagai pejabat publik.
“Pelajari dulu peristiwa panjangnya penolakan rakyat Bali menolak reklamasi Teluk Benoa. Mereka sudah empat tahun lebih menyuarakan aspirasinya, dengan santun dan kreatif, tapi tidak direspon,” kata Ridwan kepada media di Jakarta, Sabtu (10/9/2016).
Lebih lanjut Ridwan mengecam munculnya labelling ala rezim Orde Baru dalam pernyataan Ruhut terhadap masyarakat Bali yang menolak reklamasi.
“Saat satu kali dari ribuan aksi yang pernah mereka lakukan mereka meluapkan emosinya dengan membakar ban, mereka dibilang anarkis, antek PKI, bahkan dituduh separatis. Ini menjijikkan!” tegasnya.
“Hanya orang-orang yang gandrung akan Orde baru yang suka dan lihai memainkan isu murahan dengan menstigma rakyat yang kritis dengan labeling PKI, anarkis dan separatis,” tambahnya.
Ridwan mengingatkan bahwa tiap program atau proyek pembangunan itu ada prosedurnya. Menurutnya, rakyat berhak menilai dan tidak menghendaki pembangunan yang justru mengancam kehidupan dan penghidupannya, serta mengancam keberlanjutan lingkungan hidupnya yang sehat sesuai Konstitusi.
“Apalagi yang menolak adalah masyarakat adat Bali yang masih diakui eksistensinya sebagai masyarakat hukum adat di negeri ini, maka jangan paksa rakyat untuk menerima pembangunan (reklamasi Teluk Benoa) itu,” tuturnya.
“Bung Ruhut, anda orang hukum, anda pernah belajar sejarah hukum di Indonesia, penjajah kolonial saja, masih menghargai dan mengakui eksistensi masyarakat adat di Hindia Belanda dulu, masa kita yang merdeka sudah 71 tahun mau melakukan cara-cara bernegara yang lebih jahiliyah dari penjajah kolonial Belanda? Jangan asal jeplak bung!” pungkas Ridwan, tegas.
Seperti diketahui, Ruhut melontarkan pernyataan di berbagai media terkait aksi-aksi yang dilancarkan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI), termasuk aksi di DPRD Provinsi Bali pada 25 Agustus 2016 lalu, dengan istilah skenario kerusuhan yang gagal.
Selain itu, Ruhut juga menyatakan bahwa keputusan pemerintah terkait reklamasi Teluk Benoa harus diterima dan meminta aparat menangkap aktor penolakan reklamasi Teluk Benoa.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.