“Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Kami akan meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi asimetris. Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.”
Membangun dari pinggiran, yang merupakan butir ketiga dari delapan program prioritas dalam Nawa Cita pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla, dinilai tepat dilakukan karena memperkuat sektor pertahanan bangsa dan negara.
“Dengan membangun dari pinggiran maka kita memperkuat pertahanan kita di seluruh perbatasan di seluruh Indonesia,” kata Menko Polhukam Wiranto di acara Rembuk Nasional yang bertema “Bergegas Membangun Indonesia”, Jakarta, Senin (24/10) malam.
Dia mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang membangun dari pinggiran adalah tepat untuk memperkokoh pertahanan.
“Membangun dari pinggiran memang betul-betul tepat. Mengapa? Karena selama ini kita selalu membangun dari tengah,” ujarnya.
Dia menuturkan ancaman nasional dapat datang baik dari dalam maupun luar negeri, oleh karena itu pertahanan juga harus kokoh di wilayah perbatasan.
“Menghadapi ancaman nasional perlu suatu pertahanan yang kuat,” tuturnya.
Dia mengatakan dukungan masyrakat adalah hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan program pemerintahan mendorong percepatan pembangunan bangsa.
“Kinerja apapun yang dilakukan pemerintah tanpa dukungan masyarakat maka tidak bisa maka perlu kebersamaan dan persatuan kita sebagai bangsa,” ujarnya.
Dengan menyatupadukan kekuatan antarsemua elemen masyarakat maka bangsa Indonesia juga dapat bersaing di kancah internasional.
“Kalau kita bersama-sama kita tidak kalah di persaingan global,” tegasnya.
Menko Polhukam Wiranto menerima 63 poin rekomendasi yang diberikan oleh elemen masyarakat lintas disiplin ilmu dan profesi mengenai percepatan pembangunan bangsa dalam tujuh bidang.
Ketujuh bidang tersebut adalah bidang ekonomi, bisnis dan keuangan, bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, bidang kemaritiman dan sumber daya, bidang pembangunan manusia dan pendidikan vokasi, bidang pariwisata dan industri kreatif.
Kemudian, bidang infrastruktur, konektifitas dan lingkungan hidup, serta bidang sosial, budaya, kesehatan dan pencapaian daerah.
Tekad pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk membangun dari pinggiran, bukan cuma janji kampanye semata. Kawasan perbatasan merupakan salah satu daerah yang menjadi prioritas bagi pemerintah saat ini demi memberikan kesetaraan pembangunan demi mewujudkan akselerasi pembangunan yang berdampak langsung pada perekonomian di seluruh wilayah Indonesia.