Memastikan Hak Prerogatif Presiden

Pertemuan MRT dan Pertemuan Teuku Umar baru-baru ini telah memberi sedikit kesejukan bagi suhu politik di Jakarta yang cenderung “panas”. Manuver para elite partai teraea sedikit menurun.

Hal tersebut disampaikan oleh Pimpinan Kolektif DPN Seknas Jokowi, Dono Prasetyo. Ia menjelaskan bahwa ia terus mengamati sesuatu yang sedang berlangsung di balik layar.

Menurutnya, pergerakan senyap dari para petarung politik masih terus berjalan, terutama terkait dengan posisi di kabinet. Tapi ia mengingatkan, bahwa menyusun kabinet adalah hak prerogatif Presiden.

“Silahkan saja bila partai saling berlomba-lomba untuk memperoleh posisi dalam kabinet mendatang, namun kita harus ingat, menyusun kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Prinsip prerogatif ini yang harus dipahami bersama, bisa saja beliau menampung masukan dari pihak mana saja, tapi jelas Jokowi tidak bisa didikte.,” jelas Dono.

Prinsipnya, ujar Dono lagi, pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Termasuk pula bila Presiden merasa perlu memperluas koalisinya, dengan mengundang partai-partai lain untuk bergabung.

“Bisa jadi Pak Jokowi memiliki pertimbangan sendiri soal penguatan rekonsiliasi, itu juga bagian dari hak prerogatif beliau,” tegas Dono.

Dono menambahkan, sistem ketatanegaraan kita memang presidensial, dimana tidak dikenal oposisi sebagaimana biasa terjadi dalam sistem parlementer. Itu sebabnya, ketika SBY berkuasa selama dua periode, dia tidak melibatkan partai di luar koalisinya, seperti PDIP dan Gerindra. “Pak SBY mengambil opsi the winner takes it all, dan itu dimungkinkan dalam sistem presidensial,” imbuh Dono.

“Sementara bila Pak Jokowi ingin memperluas koalisinya, itu juga menjadi bagian dari hak beliau selaku Presiden terpilih. Bisa saja Pak Jokowi memiliki pertimbangan strategis sendiri demi kebaikan bangsa, yang apa detailnya pertimbangan tersebut, kelak publik akan tahu juga,” jelas Dono.

Sebagai relawan Dono mengusulkan agar   Jokowi segera menetapkan kabinet seperti apa yang ingin dia bentuk, dan siapa saja anggota koalisinya, selain anggota koalisi dalam proses pemenangan sebelumnya. Usulan tersebut menurutnya, untuk mencegah manuver Parpol, yang dapat menambah beban Jokowi  khawatir dkedepannya.

“Kami khawatir dengan manuver parpol yang cenderung liar, sehingga justru menambah beban Jokowi. Walaupun kami yakin sepenuhnya, Jokowi memiliki kapasitas penuh untuk mengendalikan koalisi dan kabinet mendatang,” ungkap Dono menyudahi pembicaraan.