Selasa, 5 Juli 22

Mediasi Gagal, Yusril Akan Pidanakan Seluruh Komisioner KPU

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan kejanggalan sehingga partai besutanya tak dapat mengikuti Pemilu 2019. Terkait hal tersebut, Yusril akan pidanakan seluruh komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum).

“Banyak kejanggalan yang kami temukan. Saya akan lawan, saya akan pidanakan seluruh komisioner KPU atas pelanggaran kode etik yang mereka lakukan,” tegas Yusril dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi , Sabtu (24/2/2018).

KPU menilai PBB tidak memenuhi syarat di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Padahal menurut Yusril, KPU Papua Barat sebelumnya sudah meloloskan PBB di Manokwari Selatan setelah daerah itu dinyatakan sebagai daerah otonomi baru.

“Berdasarkan Undang-Undang Pemilu terhadap daerah pemekaran itu akan dilakukan verifikasi faktual,” paparnya.

Yusril juga mengungkapkan bahwa dari ketentuan tersebut, ternyata verifikasi faktual itu sudah dilakukan di Kabupaten Manokwari Selatan dan satu lagi di Kabupaten Arfak di Provinsi Papua Barat. Namun ,lanjut Yusril, KPU tiba-tiba memutuskan bahwa PBB tidak lolos sebagai Partai peserta Pemilu 2019.

“Pertanyaannya siapa yang meminta verifikasi, dan perintah itu dilakukan oleh ketua KPU Papua barat. Ketemu orangnya saya akan pidanakan, ini ada upaya untuk tidak meloloskan PBB,” tandas Yusril.

Yusril juga mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah melacak berbagai temuan dan ia menegaskan akan membuka ke publik pihak-pihak yang terlibat menjegal Partainya sebagai kontestan Pemilu.

Sebelumnya, Jumat (23/2/218) Badan Pemgawas Pemilu memfasilitasi mediasi PBB dengan KPU. Namun ternyata mediasi tersebut tak kunjung menemukan titik temu. Dalam mediasi tersebut, PBB menawarkan dua alternatif solusi. Pertama, KPU diminta untuk kembali melakukan verifikasi faktual di kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat.

Kedua, PBB menyarankan agar statusnya yang sudah diloloskan oleh KPU Provinsi Papua Barat disamakan dengan keputusan KPU RI yang tidak meloloskannya. Namun, kedua usulan PBB tersebut ditolak mentah-mentah oleh KPU tanpa memberikan penawaran balik kepada partai berlambang bulan dan bintang tersebut.

Atas gagalnya mediasi yang dinilai sangat merugikan partainya tersebut, Yusril menegaskan akan melawan KPU. Yusril pum menegaskan bahwa saat ini pihaknya tidak ada kompromi lagi dengan KPU.

“Kami akan gugat KPU untuk membayar ganti rugi kepada PBB, baik moril maupun materil akibat kasus yang terjadi dalam beberapa hari,” pungkasnya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait