Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mendorong pemilihan Gubernur DKI Jakarta mendatang berjalan tanpa adanya kampanye hitam bertema suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
“Jangan sampai saat pelaksanaan pilkada terjadi pelanggaran semacam itu,” kata Ketua Bawaslu DKI Muhammad Jufri, disela-sela diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis, (13/11).
Selanjutnya, upaya ini dilakukan lantaran DKI Jakarta dikategorikan belum baik dalam indeks kerukunan umat beragama yang dibuat oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama pada 2016. DKI Jakarta memiliki nilai 74,01. Nilai tersebut, menempatkan DKI Jakarta berada diurutan terbawah kerukunan umat beragama.
Menurut Ketua FKUB DKI Jakarta KH, Syafii Mupid, mendekati masa kampanye, dialog-dialog keagamaan terus dilakukan. Bercermin pada pemilu tahun-tahun sebelumnya, dengan berdialog antarpemeluk umat beragama, penggunaan isu SARA sebagai bahan kampanye menunjukkan penurunan.
Hal senada juga diharapkan Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Ahmad Ishomuddin. Selain dialog antarumat beragama, para tim sukses diharapkan tidak berkampanye dengan membawa agama.
“Seharusnya fokus pada program supaya Jakarta lebih maju. Ini tanggung jawab kita semua,” ucap Ahmad.
Baik Syafii maupun Ahmad berharap, kondisi yang memanas saat pilkada tidak memecah belah masyarakat. Untuk itu, mereka berharap bantuan media massa untuk menyuarakan informasi yang tidak memecah belah kerukunan umat beragama di Jakarta yang dibangun sejak 15 tahun silam.
“Awak media juga bisa membantu menciptakan suasana pilkada yg berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan,” ucap Syafii.