Masyarakat Sumatra Barat menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi sehari-hari kepada Jeffrie Geovanie, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, saat melakukan Reses di daerah pemilihannya tersebut.
Di Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, salah seorang tokoh masyarakat setempat mengatakan kesulitan utama masyarakat di wilayahnya terkait persoalan ketersediaan air bersih lantaran daerah ini terletak di dataran tinggi sehingga tidak memungkinkan memiliki sumur.
“Untuk keperluan mandi, cuci dan kakus masyarakat harus mengambil ke sumber air yang cukup jauh dari perkampungan,” kata gunawan, Kamis (30/3).
Selain itu, ia juga masih mengeluhkan soal BPJS yang tidak tepat sasaran. “Pemerintah sebaiknya melakukan pembaruan data kependudukan sehingga data penerima BPJS ini betul-betul data yang valid sehingga tidak terjadi lagi pembagian yang tidak tepat sasaran”, tambahnya.
Sementara itu, terkait pertanian yang menjadi mata pencaharian utama di wilayah itu, masyarakat mengharapkan pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pengetahuan mengenai tata cara berkebun sawit dan karet.
“Dibandingkan Kabupaten Dharmasraya saat ini, Sijunjung secara ekonomi tertinggal jauh, karena petani rata-rata memiliki sawit dan karet. Karena itu kami berharap pemerintah dapat memberikan pengetahuan tentang itu sehingga kami dapat memanfaatkan lahan tidur yang ada sekarang,” kata Saiful saat menyampaikan aspirasinya.
Aspirasi lain yang disampaikan kepada Jeffrie Geovanie adalah mengenai keinginan supaya pemerintah dapat memberikan perhatian kepada peninggalan-peninggalan kerajaan Jambu Lipo yang dulu sempat berdiri di daerah ini.
“Banyak rumah adat Minangkabau yang memiliki arsitektur khas yakni terdiri dari banyak ruang sehingga bentuknya memanjang. Bila ini tidak diberikan bantuan untuk melestarikan, maka sejarah kerajaan Jambu Lipo termasuk adat istiadatnya tak lama lagi akan punah”, urai Masrul selaku tokoh adat masyarakat setempat.
Setelah dari Lubuak Tarok, Jeffrie Geovanie lanjut mengunjungi Kota Sawahlunto, Jumat (31/3). Dalam pertemuan di Kelurahan Aur Mulyo, terungkap persoalan utama masyarakat kelurahan ini berkaitan dengan kepemilikan tanah yang hampir seluruh pusat kotanya dimiliki oleh PT. Bukit Asam.
Masyarakat Sawahlunto hanya memiliki Hak Guna Pakai, sehingga mereka tidak memiliki sertifikat. Kawasan ini sebelumnya memang merupakan pusat tambang batubara Ombilin, sedangkan penghuni sekarang adalah cicit dari pekerja tambang sejak zaman kolonialisme Belanda itu.
“Dengan tidak memiliki sertifikat maka boleh dikatakan tidak ada perubahan berarti yang terjadi di Sawahlunto. Investor tidak ada yang mau menanamkan modalnya bahkan kami sendiri enggan untuk membangun rumah yang lebih baik karena dihantui pikiran suatu saat tanah yang kami tempati bisa diambil oleh PT. Bukit Asam”, kata Rahmad.
Sementara itu, Reizul Amri menyoroti tentang sistem politik Indonesia saat ini khususnya dalam pemilihan Kepala Daerah. Menurutnya dengan sistem pemilihan langsung sekarang banyak sekali kelemahan yang mungkin menimbulkan perpecahan.
“Selain biaya politik yang tinggi sangat mungkin Pilkada menimbulkan perpecahan di kalangan umat seperti yang terjadi di Pilgub DKI saat ini,” kata Reizul Amri.
“Sebaiknya Pilkada ditiadakan dan dikembalikan ke pemilihan yang dilakukan oleh anggota legislatif selain karena berbiaya murah juga menghindari perpecahan,” tambahnya.
Mendengar berbagai aspirasi tersebut, Jeffrie Geovanie mengatakan bahwa sesuai kapasitasnya selaku anggota DPD akan menyampaikannya kepada pemangku kebijakan baik di pemerintah pusat maupun kepada pemerintah daerah Sumatera Barat.