Kamis, 30 Juni 22

Marzuki Alie Minta Calon Kepala Daerah Yang Merusak Netralitas PNS, Wajib Diberi Sanksi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur telah mengeluarkan surat tentang netralitas PNS atau ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019. Dalam surat bernomor B/71/M.SM/00.00/2017 yang ditandatangani Asman pada 27 Desember 2017 tersebut menegaskan netralitas PNS dan sanksi bagi PNS yang terbukti terlibat politik praktis, dengan rujukan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil yang mengatur soal sangsi berupa penundaan kenaikan gaji atau pangkat, penurunan pangkat hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Menganggapi hal tersebut, Mantan Ketua DPR-RI periode 2009-2014, Marzuki Alie menganggap bahwa perlu ada revisi dalam surat keputusan tersebut. Menurutnya, sanksi bukan hanya diperuntukan bagi PNS saja melainkan juga harus diberikan pada Petahana atau Calon Incumben yang sengaja memanfaatkan PNS untuk kepentingan politiknya.

“Peraturan itu harus dirubah (revisi). Sanksi juga harus diberikan kepada siapapun Calon Incumben atau Petahana yang menugaskan atau memerintahkan PNS utk ikut menjadi bagian dari Timses,” ujar Marzuki kepada indeksberita.com ,Sabtu (30/12/2017).

Menurut Marzuki, PNS memang dilematik. Disatu sisi mereka dituntut untuk netral namun disisi lain PNS juga terikat emosional sehingga tidak berani melawan perintah atasan sebagai incumben yang maju lagu dalam Pilkada.

“Kadang mereka (PNS) yang tidak mau mendukung Petahana yang maju sebagai calon di Pilkada apabila calon tersebut menang, maka siap-siap saja di’geser’ atau mutasi dari posisi semula,” paparnya.

Untuk itu Marzuki mengharap agar benar-benar tercapai netralitas PNS dalam pilkada, maka semua calon terutama calon incumben yang terbukti melakukan intervensi kepada PNS untuk dianulir keikutsertaanya dalam kompetisi Pilkada.

“Jadi kalau ada fakta bahwa ada calon terutama calon incumben yang memerintahkan PNS, maka calon tersebut seharusnya dianulir menjadi calon peserta Pilkafa. Tentu saja hal tersebut harus lewat proses hukum yang cepat, jujur, adil dan murah. Dan diberi batasan waktu keputusan inkrah,” pungkas mantan Sekjen Partai Demokrat tersebut.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait